Pembatasan Rasa Rokok Ancam Cukai hingga Rp 47,71 Triliun

Pembatasan varian rasa rokok berpotensi mengurangi penerimaan negara hingga Rp 47,71 triliun sekaligus memperbesar pangsa pasar rokok ilegal. Temuan kajian Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (PPKE FEB UB) tersebut dilansir dari Nasional, Jumat (30/10/2026), dengan mempertimbangkan perubahan konsumsi dan produksi rokok di Indonesia.

Dalam kajian bertajuk Implikasi Penurunan Kadar Tar Nikotin serta Pembatasan Varian Rasa di Indonesia, PPKE FEB UB menyimulasikan tiga tingkat pembatasan, yakni rendah, moderat, dan tinggi.

Hasil simulasi memperkirakan produksi rokok legal turun menjadi 303,50 miliar batang pada skenario rendah, 281,71 miliar batang pada skenario moderat, dan 247,05 miliar batang pada skenario tinggi. Angka tersebut menunjukkan penurunan sebesar 4,60% hingga 22,35% dibandingkan kondisi dasar.

Ketua PPKE FEB UB Candra Fajri Ananda menjelaskan bahwa pembatasan pilihan rasa dapat mengubah perilaku konsumen, tetapi tidak otomatis mengurangi jumlah perokok.

"Konsumen rokok berpotensi mencari produk pengganti ketika varian favoritnya dibatasi," ujar Candra, Jumat (30/10/2026).

Menurut simulasi PPKE FEB UB, perubahan pilihan konsumen tersebut berpotensi meningkatkan peredaran rokok ilegal. Pangsa pasar produk ilegal diperkirakan mencapai 11,57% dalam skenario rendah, 16,22% pada skenario moderat, dan 25,61% pada skenario tinggi.

Pergeseran pangsa pasar itu turut memengaruhi proyeksi penerimaan cukai hasil tembakau (CHT). Dengan menggunakan asumsi penerimaan dasar Rp 213,48 triliun, penerimaan negara diperkirakan menyusut menjadi Rp 203,60 triliun hingga Rp 165,77 triliun.

PPKE FEB UB menghitung potensi kehilangan penerimaan negara berkisar Rp 9,88 triliun sampai Rp 47,71 triliun. Besarnya penurunan bergantung pada tingkat pembatasan varian rasa yang diterapkan.

Selain pembatasan rasa, kajian tersebut mengukur dampak penurunan kadar tar dan nikotin melalui tiga skenario reformulasi. Simulasi menggunakan asumsi pengurangan penggunaan tembakau per batang sebesar 2%, 5%, dan 10%.

Berdasarkan perhitungan PPKE FEB UB, reformulasi tersebut berpotensi mengurangi penerimaan cukai sebesar Rp 4,48 triliun hingga Rp 5,29 triliun.

Dampak kebijakan juga diperkirakan menjangkau sektor pertanian tembakau. Volume tembakau domestik yang berpotensi tidak terserap industri mencapai 10.995 ton hingga 53.396 ton.

PPKE FEB UB memperkirakan kondisi tersebut dapat mengakibatkan petani tembakau kehilangan pendapatan sebesar Rp 149,4 miliar hingga Rp 725,2 miliar.

Candra Fajri Ananda menilai pengambilan kebijakan mengenai produk tembakau perlu mempertimbangkan berbagai dampak yang saling berkaitan. Aspek tersebut mencakup perubahan konsumsi, peredaran produk ilegal, penerimaan negara, penyerapan bahan baku dalam negeri, serta keberlangsungan tenaga kerja.