PBB dan Pemerintah Dorong Modal Swasta untuk Pembangunan Berkelanjutan

Pemerintah Indonesia, PBB, dan dunia usaha meluncurkan Indonesia Country Platform pada Rabu (7/10) dalam Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2026 untuk mempertemukan proyek prioritas nasional dengan investor dan sumber pembiayaan swasta, dilansir dari Nasional.

Platform yang dikembangkan PBB, Kementerian PPN/Bappenas, dan APINDO itu ditujukan untuk membantu menutup kesenjangan pembiayaan pembangunan serta mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), menurut Kementerian PPN/Bappenas.

Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan dan Investasi Kementerian PPN/Bappenas Putut Hari Satyaka mengatakan kebutuhan mobilisasi modal swasta meningkat untuk memenuhi kebutuhan pendanaan SDGs.

"Menutup kesenjangan pembiayaan SDGs membutuhkan mobilisasi sumber daya yang jauh lebih besar, termasuk dari sektor swasta," ujar Putut Hari Satyaka, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan dan Investasi Kementerian PPN/Bappenas.

Menurut Kementerian PPN/Bappenas, platform tersebut akan menghubungkan prioritas pembangunan dengan pembiayaan, investasi, dan kapasitas berbagai pemangku kepentingan. Sasaran awalnya mencakup energi terbarukan, pengelolaan sampah berkelanjutan, dan infrastruktur perkotaan.

Indonesia Country Platform juga bekerja sama dengan OJK dan BEI untuk mengembangkan instrumen pembiayaan berkelanjutan, termasuk Green, Social and Sustainability-Linked Bonds (GSSB).

Kepala Perwakilan PBB di Indonesia Gita Sabharwal menilai platform itu menjadi penghubung antara investor, dunia usaha, pemerintah, dan mitra pembangunan dengan proyek yang memiliki peluang investasi.

"Platform ini merupakan mekanisme praktis untuk mempertemukan investor, dunia usaha, pemerintah, dan mitra pembangunan untuk mengubah peluang menjadi investasi, dan investasi menjadi hasil pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia," kata Gita Sabharwal, Kepala Perwakilan PBB di Indonesia.

Menurut Gita Sabharwal, mekanisme tersebut diarahkan agar peluang investasi dapat terhubung dengan hasil pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia. Platform ini juga mencakup pengembangan rantai nilai rumput laut melalui Indonesia Seaweed Incorporated (ISI).

Ketua Umum APINDO sekaligus Co-Chair FFD4 Business Steering Committee Shinta Kamdani menilai keterlibatan dunia usaha diperlukan dalam pembiayaan proyek pembangunan berkelanjutan.

"Sektor swasta membawa lebih dari sekadar modal. Dunia usaha membawa solusi, keahlian, jaringan, dan peluang investasi yang dapat dikembangkan menjadi project pipeline," ujar Shinta Kamdani, Ketua Umum APINDO sekaligus Co-Chair FFD4 Business Steering Committee.

Indonesia Seaweed Incorporated menjadi salah satu project pipeline yang mempertemukan dunia usaha, lembaga keuangan, organisasi konservasi, masyarakat lokal, dan pemangku kepentingan lain untuk membangun rantai nilai rumput laut yang inklusif dan berkelanjutan.

APINDO juga menjalin kemitraan dengan Standard Chartered, Conservation International, Konservasi Indonesia, dan Yayasan Konservasi Alam Nusantara melalui sejumlah kerja sama, termasuk memorandum of understanding (MoU) untuk mendukung industri rumput laut berkelanjutan.

Peluncuran platform tersebut merupakan tindak lanjut Fourth International Conference on Financing for Development (FFD4) PBB di Sevilla, Spanyol, pada 30 Juni-3 Juli 2025. Konferensi itu menghasilkan Sevilla Commitment yang menekankan penguatan mobilisasi pembiayaan publik dan swasta.

Selain Indonesia, Country Platform juga dikembangkan untuk Kenya dan Kolombia. Pengembangannya menindaklanjuti rekomendasi sektor swasta melalui FFD4 Business Sector Communiqué, termasuk penguatan pembiayaan inovatif dan perluasan akses terhadap pembiayaan pembangunan berkelanjutan.