Pakar Nilai Batas Bunga Pindar Bukan Otomatis Kartel Harga

Penentuan apakah batas maksimum manfaat ekonomi pinjaman daring termasuk praktik kartel bergantung pada pembuktian unsur kolusi antarpelaku usaha. Menurut pemberitaan Keuangan, pakar hukum bisnis Universitas Brawijaya, Hanif Nur Widhiyanti, menilai kebijakan tersebut tidak dapat langsung dikategorikan sebagai kartel harga. Perkara dugaan kartel bunga pinjaman daring atau pindar ini sedang menjadi perhatian karena putusan majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dinilai dapat memengaruhi arah industri tersebut.

Sebelumnya, sidang pembacaan putusan yang dijadwalkan pada 1 Oktober 2026 mengalami penundaan. Kasus yang ditangani Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) itu kini kembali diuji di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Salah satu persoalan utamanya adalah apakah penetapan batas atas manfaat ekonomi pinjaman memenuhi unsur pelanggaran persaingan usaha.

Hanif menjelaskan bahwa kesamaan harga atau adanya kesepakatan mengenai harga belum cukup untuk membuktikan terjadinya kartel. Penilaian hukum perlu mempertimbangkan apakah terdapat koordinasi antarpelaku usaha yang ditujukan untuk meniadakan atau membatasi persaingan di pasar.

“Dengan demikian, salah satu syarat terjadinya kartel adalah harus ada perjanjian atau kolusi antara pelaku usaha,” ujar Hanif dalam keterangannya, Selasa (20/10/2026). Dalam menilai kesepakatan asosiasi perusahaan teknologi finansial yang bergerak di bidang pinjaman antarpihak, keberadaan batas maksimum manfaat ekonomi perlu diperiksa berdasarkan tujuan dan penerapannya. Menurut Hanif, aspek yang harus diperjelas adalah apakah kesepakatan itu benar-benar membatasi kebebasan perusahaan untuk bersaing.

Penetapan batas atas harga tidak selalu memiliki karakter yang sama dengan kesepakatan harga untuk menghambat persaingan. Jika masing-masing penyedia layanan tetap memiliki keleluasaan menetapkan harga kepada konsumen, keberadaan batas maksimum saja tidak serta-merta membuktikan hilangnya persaingan. Dengan demikian, pemeriksaan perkara perlu membedakan antara pengaturan batas tertinggi manfaat ekonomi dan tindakan bersama yang bertujuan mengendalikan persaingan. Perbedaan tersebut menjadi penting untuk menentukan apakah kesepakatan yang dipersoalkan memenuhi unsur kartel harga.

Arahan OJK dan pengecualian dalam undang-undang

Hanif juga menyoroti latar belakang penetapan batas maksimum manfaat ekonomi pindar yang didasarkan pada arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurut dia, kebijakan tersebut perlu dianalisis dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50 huruf a UU Nomor 5 Tahun 1999. Ketentuan tersebut mengatur pengecualian terhadap perjanjian tertentu yang ditujukan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Karena itu, konteks regulasi yang melandasi kesepakatan menjadi salah satu aspek yang relevan dalam penilaian hukum atas dugaan kartel tersebut. Dalam mendukung pandangannya, Hanif merujuk Putusan MA Nomor 79 PK/Pdt.Sus-KPPU/2019. Putusan itu mengakui adanya pengecualian terhadap kesepakatan antarpelaku usaha yang difasilitasi pemerintah.

Meski putusan tersebut tidak mengikat hakim dalam menangani perkara lain, Hanif menilainya sebagai rujukan untuk memahami pentingnya pembuktian unsur kolusi. Dengan kata lain, keberadaan kesepakatan tidak dapat menjadi satu-satunya dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran persaingan usaha.

Perlindungan konsumen menjadi konteks penilaian

Berdasarkan pandangan Hanif, penetapan batas maksimum manfaat ekonomi pinjaman daring yang mengikuti arahan regulator lebih tepat dilihat dalam konteks perlindungan konsumen dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Penilaian itu tetap perlu mempertimbangkan bukti mengenai ada atau tidaknya kolusi yang bertujuan membatasi persaingan.

Pokok persoalan dalam perkara ini bukan semata-mata keberadaan batas maksimum bunga atau manfaat ekonomi, melainkan karakter kesepakatan yang mendasarinya. Pembuktian tujuan dan unsur kolusi menjadi faktor penting dalam menentukan apakah pengaturan tersebut dapat dikategorikan sebagai kartel harga.