Ombudsman Pantau Pelaksanaan TKA 2026 di Jakarta

Pengawasan terhadap pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026 dilakukan Ombudsman RI di SMAN 32 Jakarta dan Posko TKA Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Pemantauan oleh anggota Ombudsman RI, Maneger Nasution, pada Kamis, 5 November 2026, bertujuan memastikan penyelenggaraan berjalan transparan, akuntabel, serta menjamin kesetaraan hak seluruh murid, termasuk penyandang disabilitas, dilansir dari Medcom. Dalam pemantauan tersebut, Ombudsman meninjau mekanisme pengawasan dan pelayanan di lokasi ujian maupun posko pengaduan.

Langkah ini dilakukan agar persoalan yang muncul selama pelaksanaan TKA dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti melalui tindakan korektif. Maneger Nasution menilai keberadaan Posko TKA menjadi bagian penting dari upaya negara menjaga kualitas pelayanan publik di sektor pendidikan. Pemantauan secara langsung juga memungkinkan pengawasan terhadap berbagai kendala yang dialami peserta.

"Pengawasan dan transparansi menjadi hal penting. Harapannya, apabila ada persoalan, kita bisa mengidentifikasinya secara langsung sehingga tindakan korektif dapat segera dilakukan," ujar Maneger Nasution dalam keterangan tertulis.

Ia juga menekankan pentingnya perlindungan hak seluruh peserta selama proses asesmen. Murid penyandang disabilitas maupun peserta yang menghadapi kendala tertentu harus memperoleh perhatian dan penanganan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain melakukan pemantauan, Ombudsman RI menyediakan saluran pengaduan masyarakat melalui kantor perwakilan di seluruh provinsi. Laporan dan masukan yang diterima akan menjadi bagian dari catatan pengawasan terhadap penyelenggaraan TKA 2026.

Maneger juga menyoroti arah kebijakan TKA untuk pelaksanaan berikutnya. Menurut dia, diperlukan pembahasan lebih lanjut mengenai posisi asesmen tersebut karena terdapat dinamika antara sifatnya yang pilihan dan kebutuhan hasilnya untuk tahapan pendidikan selanjutnya. Di sisi lain, Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM), Toni Toharudin, mengapresiasi keterlibatan Ombudsman RI dalam mengawasi pelaksanaan TKA 2026. Ia memandang pengawasan eksternal sebagai dukungan penting untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan pemenuhan hak peserta.

"Kami terbuka terhadap berbagai masukan dan rekomendasi sebagai bahan evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan TKA ke depan," ujar Toni Toharudin. Toni menyebut kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pengawas, diperlukan untuk menjaga kualitas pelaksanaan asesmen. Berbagai kendala dan masukan yang ditemukan selama kegiatan akan menjadi bahan tindak lanjut agar seluruh murid memperoleh kesempatan yang setara.

Kemendikdasmen menyatakan tetap membuka ruang kolaborasi dan pengawasan bersama berbagai pihak. Pelaksanaan TKA diarahkan untuk menjunjung objektivitas, transparansi, akuntabilitas, serta kesetaraan kesempatan bagi seluruh peserta.