Pengamat Minta OJK Tinjau Ulang Batas Free Float 15 Persen

Rencana peningkatan batas minimum saham publik atau free float menjadi 15% memunculkan perdebatan mengenai dampaknya terhadap keberlangsungan emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sejumlah pengamat pasar modal meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengevaluasi kebijakan tersebut agar tidak mendorong perusahaan meninggalkan bursa, dilansir dari Investasi.

Perdebatan ini mengemuka ketika beberapa perusahaan menyetujui rencana privatisasi. PT MNC Asia Holding Tbk (IPAC) telah memperoleh persetujuan untuk mengubah status perusahaan menjadi tertutup melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 21 Oktober 2026.

Persetujuan tersebut mencakup rencana pembelian saham publik melalui Penawaran Tender Sukarela atau Voluntary Tender Offer (VTO) oleh APAC Investment 2 Pte dengan harga Rp 250 per saham.

Sebelumnya, dua perusahaan menara telekomunikasi yang terafiliasi dengan Grup Djarum, yakni PT Inti Bangun Sejahtera Tbk (IBST) dan PT Solusi Tunas Pratama Tbk (SUPR), juga telah mendapatkan persetujuan pemegang saham untuk menjadi perusahaan tertutup.

Data per 30 September 2026 menunjukkan porsi saham publik SUPR hanya 0,07%, sedangkan IBST sebesar 0,01%. Penurunan tersebut sejalan dengan proses penawaran tender yang dijalankan oleh masing-masing pemegang saham pengendali.

Di sektor perbankan, beredar kabar bahwa CIMB Group Holdings Malaysia sedang mempertimbangkan privatisasi dan delisting PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA). Langkah tersebut dikaitkan dengan penyesuaian terhadap ketentuan minimum saham publik.

Pada September 2026, free float BNGA tercatat sebanyak 1,86 miliar saham atau setara 7,5%. Sejumlah bank lain juga memiliki porsi saham publik di bawah 10%, berdasarkan data yang tercantum dalam laporan tersebut.

• PT Bank QNB Indonesia Tbk (BKSW): 6,67%.
• PT Bank Nationalnobu Tbk (NOBU): 7,34%.
• PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN): 7,53%.
• PT Bank IBK Indonesia Tbk (AGRS): 7,55%.
• PT Bank Amar Indonesia Tbk (AMAR): 7,67%.
• PT Bank of India Indonesia Tbk (BSWD): 7,68%.
• PT Bank SMBC Indonesia Tbk (BTPN): 7,87%.
• PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (SDRA): 8,29%.
• PT Bank Permata Tbk (BNLI): 9,97%.

Ratusan emiten harus memenuhi ketentuan baru

OJK sedang mempercepat rencana peningkatan batas minimum free float menjadi 15%. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari 8 Rencana Aksi Percepatan Reformasi Integritas Pasar Modal Indonesia sebagai respons terhadap sorotan penyedia indeks global.

Berdasarkan data BEI per 31 Maret 2026, terdapat 328 perusahaan tercatat yang belum memenuhi ketentuan minimum free float 15%. Tenggat pemenuhan dibedakan menurut kapitalisasi pasar dan besarnya porsi saham publik masing-masing perusahaan.

Sebanyak 247 emiten dengan kapitalisasi pasar di bawah Rp 5 triliun memperoleh waktu hingga 31 Maret 2029 untuk memenuhi ketentuan tersebut.

Sementara itu, 63 emiten dengan kapitalisasi pasar minimal Rp 5 triliun dan free float di bawah 12,5% harus memenuhi target secara bertahap. Porsi saham publik mereka diwajibkan mencapai 12,5% pada 31 Maret 2027, kemudian meningkat menjadi 15% pada Maret 2028.

Kelompok lainnya terdiri atas 18 emiten dengan kapitalisasi pasar minimal Rp 5 triliun dan free float 12%-15%. Perusahaan-perusahaan tersebut wajib mencapai batas 15% paling lambat pada 31 Maret 2027.

Pengamat menilai persentase bukan satu-satunya ukuran

Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia, Budi Frensidy, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap penerapan batas minimum free float sebesar 15% secara seragam. Menurutnya, penilaian terhadap likuiditas dan kualitas saham tidak cukup hanya mengandalkan persentase kepemilikan publik.

Budi menyampaikan kepada Kontan pada Minggu (25/10/2026), "Persentase free float tidak bisa dijadikan ukuran tunggal untuk menilai kualitas maupun likuiditas suatu saham."

Ia membandingkan kebijakan tersebut dengan kondisi sejumlah perusahaan besar dunia. Saudi Aramco, misalnya, memiliki free float sekitar 2,5%, sedangkan SpaceX ketika melakukan penawaran umum perdana saham atau IPO melepas kurang dari 5% sahamnya.

Budi menjelaskan, "Ini menunjukkan free float rendah tidak selalu menjadi persoalan. Free float 5% dari emiten berkapitalisasi Rp 1.000 triliun setara Rp 50 triliun, jauh lebih besar daripada free float 30% dari emiten berkapitalisasi Rp 1 triliun."

Ia juga mempertanyakan kemampuan pasar menyerap tambahan saham publik apabila banyak perusahaan diwajibkan meningkatkan free float dalam periode yang berdekatan. Menurutnya, peningkatan porsi saham beredar tidak dengan sendirinya menciptakan permintaan baru.

Budi mengingatkan, "Tanpa peningkatan permintaan, harga saham justru berpotensi tertekan. Dalam kondisi demikian, wajar jika sebagian pemegang saham pengendali lebih memilih membawa perusahaannya keluar dari bursa."

Menurut Budi, keputusan privatisasi IPAC, IBST, dan SUPR tidak sepenuhnya disebabkan oleh ketentuan free float. Namun, kasus tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bagi BEI dan OJK agar kebijakan perbaikan pasar tidak justru mengurangi jumlah emiten berkualitas serta pilihan investasi masyarakat.

Ia turut menyoroti bahwa MSCI tidak menetapkan kewajiban seragam berupa free float minimum 15% bagi seluruh emiten. Pertimbangan penyedia indeks tersebut juga mencakup transparansi kepemilikan, investabilitas, dan integritas perdagangan.

Karena itu, Budi berpandangan bahwa ketentuan 15% perlu ditinjau dari substansinya, bukan hanya melalui perpanjangan tenggat waktu. Penetapan batas saham publik, menurutnya, sebaiknya memperhitungkan kapitalisasi pasar, nilai saham yang beredar di publik, dan likuiditas transaksi.

Pengamat mengusulkan batas minimum 10%

Pengamat pasar modal Irwan Ariston menilai batas minimum free float sebesar 10% sudah memadai. Ia merujuk pada sejumlah pasar saham internasional yang tetap memiliki perusahaan dalam indeks MSCI meskipun menerapkan persyaratan kepemilikan publik berbeda dari usulan Indonesia.

Irwan menekankan perlunya pemisahan antara persyaratan pencatatan perusahaan di BEI dan kriteria saham untuk masuk indeks global. Menurutnya, kebijakan pasar modal domestik harus mempertimbangkan kebutuhan pendanaan perusahaan, perlindungan investor, serta karakteristik pasar Indonesia.

Ia mengusulkan agar BEI menetapkan kembali batas minimum free float sebesar 10%. Usulan tersebut juga perlu disertai kewajiban pengungkapan kepemilikan saham yang terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, termasuk identitas pemilik manfaat akhir.

Irwan menegaskan bahwa kepemilikan yang secara substansi masih berada di bawah kendali kelompok pengendali tidak semestinya dikategorikan sebagai saham publik hanya karena terdaftar atas nama pihak lain.

Dalam penjelasannya, Irwan mengatakan, "Dengan demikian, penguatan aturan berfokus pada transparansi dan kepemilikan publik yang benar-benar independen, bukan sekadar besarnya persentase."

Ia membandingkan ketentuan Indonesia dengan sejumlah bursa internasional. Singapura menetapkan minimum kepemilikan publik 10% bagi perusahaan yang telah tercatat, sedangkan Inggris menggunakan ambang 10% dalam persyaratan penerimaan pencatatan saham perusahaan komersial.

Nasdaq menerapkan pendekatan berbeda dengan mempertimbangkan jumlah dan nilai saham publik serta penyebaran pemegang saham, alih-alih memberlakukan satu persentase minimum seragam sebesar 15%. Ketiga pasar tersebut tetap memiliki saham yang masuk indeks MSCI.

Mengenai kemungkinan penyesuaian tenggat pemenuhan ketentuan, Irwan menyatakan, "Jika diperlukan penyesuaian waktu, pemberiannya harus berdasarkan kendala yang dapat dibuktikan dan rencana pemenuhan yang terukur."