BEI Dorong 358 Emiten Penuhi Batas Free Float 15 Persen

Bursa Efek Indonesia (BEI) mempercepat upaya pemenuhan ketentuan minimum saham beredar di publik atau free float sebesar 15 persen setelah mencatat 358 dari 918 emiten belum memenuhi persyaratan tersebut per 30 September 2026. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat likuiditas, transparansi, dan kualitas pasar modal Indonesia di tengah perhatian terhadap klasifikasi pasar oleh MSCI. Data BEI menunjukkan, sebanyak 560 emiten atau sekitar 61 persen dari total perusahaan tercatat telah memenuhi ketentuan free float.

Sementara itu, rata-rata porsi saham yang beredar di publik untuk seluruh emiten mencapai 22,99 persen. Direktur BEI Iding Pardi menjelaskan, bursa mendampingi perusahaan yang belum memenuhi persyaratan melalui sosialisasi, pengingat masa transisi, konsultasi langsung, serta layanan hot desk. BEI juga mempertemukan emiten dengan calon investor melalui berbagai kegiatan untuk memperluas eksposur perusahaan.

Dalam keterangannya kepada wartawan pada Minggu (18/10/2026), Iding menjelaskan upaya fasilitasi tersebut.

“Kami juga memfasilitasi pertemuan antara perusahaan tercatat dan calon investor melalui roadshow, business meeting, dan public expose live untuk memperluas eksposur perusahaan sekaligus mendukung pemenuhan ketentuan secara terukur,” ujar Iding Pardi, Direktur BEI. Untuk memantau kepatuhan, BEI membentuk Satuan Tugas Monitoring Free Float bersama Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan perwakilan asosiasi pelaku pasar. Peningkatan batas minimum menjadi 15 persen diterapkan secara bertahap.

Kebijakan tersebut menjadi sorotan setelah MSCI mengumumkan pada 15 Oktober 2026 bahwa lembaga penyedia indeks itu membuka konsultasi mengenai usulan perubahan klasifikasi pasar modal Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market. Hingga laporan BEI pada 18 Oktober 2026, konsultasi tersebut belum menghasilkan keputusan final. Selain mendorong kepatuhan free float, BEI bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan organisasi pengatur mandiri atau SRO memperluas keterbukaan informasi kepemilikan saham. Langkahnya mencakup publikasi data kepemilikan di atas 1 persen, penambahan informasi kepemilikan, serta penguatan pengawasan perdagangan.

BEI dan KSEI juga menyempurnakan metodologi High Shareholding Concentration (HSC). Peninjauan diperluas berdasarkan Price Impact Ratio untuk saham dengan kapitalisasi pasar di atas Rp5 triliun guna memantau konsentrasi kepemilikan dan aktivitas perdagangan. Iding menempatkan peningkatan kualitas informasi sebagai bagian dari pembenahan pasar modal untuk merespons perhatian MSCI.

Ia menyampaikan komitmen bursa terhadap keterbukaan data dan akses informasi bagi investor. “Kami terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan transparansi, memperkuat kualitas data, dan memastikan akses informasi yang lebih baik bagi investor. Upaya ini juga menjadi bagian dari komitmen kami dalam menindaklanjuti perhatian MSCI terhadap pasar modal Indonesia,” ujar Iding Pardi, Direktur BEI.

Di sisi lain, data BEI menunjukkan kapitalisasi pasar Indonesia mencapai USD497,96 miliar, dengan sembilan saham masuk dalam MSCI Standard Index. Angka tersebut menjadi bagian dari gambaran ukuran pasar dan aksesibilitas Indonesia bagi investor global.

Dari sisi kinerja perusahaan, laba bersih seluruh emiten meningkat 16,25 persen pada semester I-2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Laba bersih konstituen indeks LQ45 tumbuh 18,49 persen, sementara 74 persen perusahaan tercatat membukukan laba. Dalam artikel opini yang diterbitkan Kontan pada 13 Oktober 2026, persoalan free float juga dibahas dari sudut pandang pengukuran kualitas pasar. Tulisan tersebut menyoroti bahwa penyesuaian terhadap ambang kepemilikan publik tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa kondisi pasar telah menjadi lebih sehat, meskipun kebijakan itu ditujukan untuk memperluas kepemilikan publik, memperhatikan likuiditas, dan mendukung pembentukan harga yang lebih wajar.