OJK Soroti Kesiapan Gudang Penyimpanan Barang Jaminan Gadai

Kesiapan fasilitas penyimpanan barang jaminan masih menjadi tantangan bagi industri pergadaian di Indonesia, terutama bagi perusahaan swasta yang belum memiliki infrastruktur memadai. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti persoalan tersebut dalam peta jalan penguatan dan pengembangan pergadaian 2025-2030, dilansir dari Keuangan.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menjelaskan bahwa pemenuhan standar penyimpanan membutuhkan kesiapan sumber daya yang sesuai dengan skala usaha perusahaan.

Dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Kamis (8/10/2026), Agusman menyampaikan, "Pemenuhan standar infrastruktur tersebut memerlukan kesiapan sumber daya yang memadai sesuai dengan skala usaha perusahaan," ujar Agusman.

OJK juga meminta perusahaan pergadaian memperbaiki fasilitas penyimpanan apabila ditemukan kondisi yang tidak memenuhi ketentuan. Kewajiban tersebut berkaitan dengan perlindungan serta keamanan benda milik nasabah yang dijadikan jaminan.

Direktur PT Budi Gadai Indonesia, Budiarto Sembiring, menilai penyediaan tempat penyimpanan yang aman merupakan tanggung jawab perusahaan. Menurut dia, kapasitas dan fasilitas gudang perlu disesuaikan dengan pertumbuhan bisnis pergadaian.

Budiarto menjelaskan, "Namun, hal tersebut lebih kami lihat sebagai bagian dari pengembangan dan pemenuhan standar operasional perusahaan, bukan sebagai kendala utama dalam menjalankan bisnis," ujar Budiarto.

Ia menyebut kebutuhan investasi tetap perlu diperhitungkan, tetapi keamanan dan pengelolaan barang jaminan harus menjadi perhatian utama serta sesuai dengan peraturan OJK. Budiarto mengatakan seluruh cabang PT Budi Gadai Indonesia telah memiliki fasilitas gudang yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan perlindungan barang nasabah.

Menurut Budiarto, perusahaan tersebut telah memenuhi ketentuan OJK mengenai fasilitas penyimpanan barang jaminan. Ia memperkirakan biaya pembangunan dan penyediaan infrastruktur penyimpanan berkisar Rp 20 juta hingga Rp 30 juta per cabang.

Direktur Utama Gadai ValueMax Indonesia, Brian Wiraatmadja, juga menilai fasilitas penyimpanan menjadi tantangan penting, khususnya ketika perusahaan menambah jumlah cabang dan memperbesar portofolio pembiayaan yang masih berjalan.

Brian menjelaskan bahwa kebutuhan infrastruktur tidak hanya mencakup pembangunan tempat penyimpanan, tetapi juga sistem keamanan dan pengawasan. Fasilitas tersebut meliputi pengendalian akses, Closed-Circuit Television (CCTV), perlindungan kebakaran, pencatatan log book barang, serta prosedur keluar-masuk barang.

Ia menegaskan, "Jadi, memang ada investasi yang cukup besar untuk memenuhi infrastruktur tersebut," ujar Brian.

Menurut Brian, fasilitas tersebut merupakan bagian penting dari operasional perusahaan pergadaian, terutama bisnis gadai emas, karena perusahaan menyimpan aset berharga milik nasabah. Karena itu, pengelolaan tempat penyimpanan menjadi bagian dari kebutuhan operasional usaha.

Kewajiban penyediaan tempat penyimpanan juga diatur dalam POJK 39/2024. Pasal 144 ayat (1) dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa perusahaan pergadaian wajib memiliki tempat penyimpanan benda jaminan yang memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan.