OJK Jatuhkan Denda Rp 603,4 Miliar dalam Kasus IPO BREN dan CUAN

Praktik penjatahan saham kepada kelompok pihak yang memiliki keterkaitan dengan pengendali perusahaan menjadi persoalan utama dalam kasus penawaran umum perdana saham PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sejumlah sanksi atas temuan tersebut, dilansir dari Investasi. Dalam hasil pemeriksaannya, OJK mengidentifikasi adanya perencanaan penjatahan saham sejak tahap awal penawaran umum.

Saham yang ditawarkan ternyata telah diperuntukkan bagi kelompok tertentu yang mempunyai hubungan dengan perusahaan. Temuan tersebut berkaitan dengan proses pembagian saham kepada pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan pengendali emiten. Sejumlah pihak memperoleh alokasi saham dalam jumlah besar dengan menggunakan identitas yang disamarkan.

Akibat praktik tersebut, kepemilikan saham kedua perusahaan menjadi terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Kondisi ini turut menyebabkan jumlah saham BREN dan CUAN yang beredar secara bebas di pasar menjadi terbatas.

OJK kemudian menjatuhkan sanksi berdasarkan pelanggaran yang ditemukan dalam masing-masing proses IPO. Penindakan terhadap BREN dan CUAN melibatkan sejumlah pihak, mulai dari perusahaan hingga individu yang berkaitan dengan kegiatan penawaran umum. Dalam perkara BREN, sanksi dikenakan kepada Anbo Holding Ltd dengan nilai mencapai Rp 500 miliar. Penjatuhan denda tersebut berkaitan dengan pelanggaran Pasal 107 UU Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Pasal 22 Angka 48 UU PPSK.

Besaran sanksi terhadap Anbo Holding Ltd menjadi salah satu bagian utama dari tindakan pengawasan OJK dalam perkara penawaran saham BREN. Pelanggaran yang menjadi dasar penindakan berkaitan dengan temuan mengenai pengaturan alokasi saham kepada pihak tertentu. Sementara itu, pemeriksaan atas IPO CUAN menghasilkan sanksi terhadap empat pihak yang berasal dari kategori berbeda. Pihak-pihak tersebut mencakup institusi, individu, serta perusahaan sekuritas yang berkaitan dengan proses penawaran umum saham.

Salah satu penerima sanksi dalam perkara CUAN adalah Tigonis Capital Pte Ltd. OJK menetapkan denda sebesar Rp 100 miliar kepada perusahaan tersebut sebagai bagian dari penindakan atas temuan dalam proses IPO. Selain Tigonis Capital Pte Ltd, dua perusahaan sekuritas juga dikenai sanksi finansial.

PT Henan Putihrai Sekuritas dan PT BRI Danareksa Sekuritas masing-masing harus membayar denda sebesar Rp 1,7 miliar. Penindakan terhadap PT Henan Putihrai Sekuritas tidak hanya berkaitan dengan sanksi kepada perusahaan. OJK juga menjatuhkan tindakan administratif terhadap salah satu individu yang menjabat sebagai direktur di perusahaan sekuritas tersebut.

Individu yang dimaksud adalah Jurgantara Usman, Direktur PT Henan Putihrai Sekuritas. OJK menjatuhkan sanksi berupa pembekuan Izin Wakil Penjamin Emisi Efek selama tiga bulan.

Dengan demikian, penanganan perkara IPO BREN dan CUAN mencakup sanksi denda terhadap perusahaan serta pembatasan izin terhadap individu. Temuan OJK menunjukkan bahwa persoalan utama dalam kedua perkara tersebut berkaitan dengan penjatahan saham yang telah direncanakan dan pemberian alokasi besar kepada kelompok pihak terkait.