OJK Jatuhkan Denda Rp 2,1 Triliun dalam Tiga Kasus Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi dengan total denda utama Rp 2,1 triliun dalam tiga perkara pasar modal yang berkaitan dengan perdagangan saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) serta proses penawaran umum perdana saham PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN). Dilansir dari Investasi, pengumuman pada Kamis (22/10/2026) tersebut mencatat nilai denda terbesar sepanjang sejarah OJK.

Menurut keterangan resmi OJK, denda dalam perkara DSSA mencapai Rp 1,5 triliun, sedangkan perkara BREN dikenai Rp 500 miliar dan perkara CUAN Rp 100 miliar. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menyebut besaran sanksi tersebut sebagai rekor baru dalam penegakan hukum lembaga tersebut.

Hasan menegaskan bahwa OJK akan menjatuhkan sanksi sesuai tingkat pelanggaran yang ditemukan dalam pemeriksaan.

"OJK tidak akan ragu menjatuhkan sanksi berat apabila pelanggaran yang dilakukan memang menuntut konsekuensi hukum yang berat," ujar Hasan Fawzi dalam keterangan resmi OJK pada Kamis (22/10/2026).

OJK menyatakan penanganan pelanggaran tidak terbatas pada sanksi administratif. Apabila pemeriksaan dan pendalaman menemukan dugaan tindak pidana yang didukung bukti cukup, perkara dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan dan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam perkembangan penanganan perkara, surat sanksi diserahkan langsung kepada pihak terkait di Kantor OJK pada 21 Oktober 2026. Penyerahan tersebut dihadiri perwakilan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai bagian dari koordinasi penegakan hukum di sektor pasar modal.

OJK juga berencana memperkuat koordinasi dengan Polri, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta aparat penegak hukum lainnya. Kerja sama tersebut mencakup penelusuran aliran dana, identifikasi penerima manfaat ekonomi secara tidak sah, dan pengungkapan jaringan pihak yang terlibat.

Hasan memperingatkan pihak yang masih melakukan atau memfasilitasi pelanggaran agar menghentikan praktik tersebut dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Ia menegaskan bahwa tindakan yang merusak integritas pasar dan merugikan investor akan ditindak.

"Tidak ada toleransi bagi pihak yang secara sengaja menciptakan harga semu, menyesatkan investor, menyembunyikan identitas atau kepemilikan yang wajib diungkapkan, maupun memanfaatkan celah mekanisme pasar untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah," tegas Hasan.

Di luar tiga perkara tersebut, OJK masih menangani 122 kasus berdasarkan data pipeline per 1 Oktober 2026. Dari jumlah itu, 28 kasus berada pada tahap perencanaan, 54 kasus dalam penelaahan awal, dan 40 kasus sedang menjalani pemeriksaan.

Menurut Hasan, penindakan tersebut merupakan bagian dari pengawasan dan reformasi pasar modal yang berkelanjutan, bukan respons sesaat terhadap satu peristiwa. OJK akan memperkuat pemantauan transaksi melalui teknologi, analisis keterkaitan rekening dan kepemilikan, penelusuran aliran dana, serta peningkatan kapasitas investigasi.

OJK menyatakan penguatan pengawasan dan koordinasi antarlembaga ditujukan untuk mendeteksi indikasi pelanggaran lebih dini dan meningkatkan efektivitas penanganan. Penegakan hukum tetap mengacu pada kepastian hukum, keadilan, profesionalisme, dan asas proporsionalitas.