OJK Jatuhkan Denda Rp 2,1 Triliun atas Pelanggaran Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi dengan total denda Rp 2,1 triliun kepada tiga pihak terkait pelanggaran pasar modal yang melibatkan saham PT Dian Seastatika Sentosa Tbk (DSSA), PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN). Dilansir dari Investasi, surat sanksi diserahkan pada Rabu (21/10/2026) bersama perwakilan Kepolisian Republik Indonesia sebagai bagian dari penegakan aturan pasar modal.

Rincian sanksi OJK mencakup denda administratif Rp 1,5 triliun terhadap PT SMT dalam perkara manipulasi perdagangan saham DSSA, Rp 500 miliar kepada AH Ltd terkait pengaburan informasi pemesan saham BREN, serta Rp 100 miliar kepada TC Pte Ltd dalam kasus penawaran umum perdana saham CUAN.

Menurut keterangan OJK, penetapan sanksi terhadap PT SMT dilakukan pada 16 Oktober 2026. Dalam perkara DSSA, regulator juga membekukan izin Wakil Penjamin Emisi Efek berinisial R selama satu tahun atas pelanggaran yang berkaitan dengan manipulasi pasar melalui sejumlah anggota bursa.

Kepala Direktorat Komunikasi Publik OJK Sekar Putih Djarot menjelaskan bahwa pemeriksaan menemukan pola perdagangan saham DSSA yang terencana dan terstruktur hingga memicu kenaikan harga secara signifikan.

OJK juga menjatuhkan denda administratif kepada sembilan anggota bursa dan memberikan peringatan tertulis kepada delapan tenaga penjualan dalam perkara tersebut. Sembilan anggota bursa yang dikenai sanksi adalah PT SSI, PT SS, PT ALS, PT BS, PT AMS, PT TS, PT BCS, PT WSI, dan PT RS.

Dalam pemeriksaan penawaran umum BREN dan CUAN, OJK menemukan pengaburan identitas pemesan saham yang memiliki hubungan dengan pengendali perusahaan. Praktik tersebut menyebabkan penjatahan saham terkonsentrasi pada kelompok tertentu sehingga jumlah saham yang beredar di pasar menjadi terbatas.

Untuk perkara CUAN, OJK turut menjatuhkan denda administratif kepada PT HPS dan PT BDS. Direktur PT HPS juga dikenai pembekuan izin sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek selama tiga bulan.

Penyerahan surat sanksi dilakukan oleh Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Khoirul Muttaqien bersama perwakilan Kepolisian Republik Indonesia pada Rabu (21/10/2026).

Dalam keterangan resmi pada Rabu (21/10), Sekar Putih Djarot menyatakan bahwa sanksi tersebut merupakan bagian dari upaya regulator memperkuat integritas pasar modal dan penegakan hukum.

"OJK menegaskan bahwa penetapan sanksi tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan OJK dalam meningkatkan integritas Pasar Modal Indonesia serta memperkuat penegakan hukum yang tegas, konsisten, efektif, dan proporsional," tulis Sekar dalam keterangan resmi, Rabu (21/10).