OJK Catat Penyaluran Kredit Produktif Rp 53,15 Triliun

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran kredit atau pembiayaan produktif pemerintah mencapai Rp 53,15 triliun kepada 2.106.401 debitur selama Agustus hingga Oktober 2026. Menurut laporan Keuangan, capaian tersebut didukung 350 Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dari sektor perbankan, Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Perekonomian Rakyat (BPR), dan lembaga pembiayaan lainnya.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan data tersebut dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di JIExpo Convention Centre, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2026).

Friderica menjelaskan, penyaluran pembiayaan itu mencerminkan kerja sama sektor jasa keuangan dan TPAKD untuk memperluas kesempatan ekonomi, memperkuat kegiatan usaha, serta mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi.

Dalam pemaparannya, Friderica menyebut jaringan TPAKD kini mencakup seluruh 38 provinsi dan 514 kabupaten dan kota di Indonesia, dengan total 552 TPAKD yang beroperasi hingga saat ini.

Salah satu program yang dijalankan melalui kolaborasi pemerintah dan sektor keuangan adalah kredit atau pembiayaan untuk melawan rentenir. Menurut Friderica, program tersebut telah menyalurkan Rp 64,8 triliun kepada 2,3 juta debitur.

Selain pembiayaan untuk melawan rentenir, program kredit bagi sektor pertanian juga menjadi bagian dari upaya memperluas akses pendanaan masyarakat. Friderica menyampaikan bahwa pembiayaan sektor prioritas pertanian telah mencapai Rp 5,41 triliun untuk lebih dari 103.643 debitur.

Friderica juga memaparkan perkembangan program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), yang telah mencatat 59,36 juta rekening. Jumlah tersebut setara dengan 88,83% dari segmen pelajar Indonesia.

Sementara itu, program Laku Pandai telah menjangkau 72.982 desa dan membawa sekitar 16 juta masyarakat ke dalam sistem keuangan formal. Program tersebut juga mendukung penyaluran bantuan pemerintah.

Hingga 2026, OJK telah melaksanakan 135 program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di tingkat desa. Program ini menggabungkan edukasi keuangan, digitalisasi transaksi, pencocokan usaha dengan sumber pembiayaan, pendampingan usaha, serta pemasaran produk unggulan perdesaan.

Pelaksanaan program EKI menghasilkan pembukaan lebih dari 174 ribu rekening tabungan dan pembentukan 455 agen Laku Pandai. Program tersebut juga memfasilitasi penyaluran kredit atau pembiayaan kepada lebih dari 18 ribu debitur.

Selain memperluas akses pembiayaan, program EKI mendorong akses masyarakat terhadap investasi, asuransi, jaminan sosial ketenagakerjaan, dan transaksi digital bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

TPAKD juga diarahkan untuk memperkuat sinergi dengan program prioritas pemerintah. Kerja sama tersebut ditujukan untuk memperluas pembiayaan bagi petani, peternak, nelayan, UMKM, dan pelaku usaha lokal agar dapat terlibat dalam rantai pasok, meningkatkan produktivitas, serta menciptakan lapangan kerja di daerah.