OJK Perketat Pengawasan Risiko Fintech Lending Usai Relaksasi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat pengawasan risiko industri pinjaman berbasis teknologi atau fintech lending setelah menyesuaikan ketentuan pendanaan dan melonggarkan pencatatan kredit tertentu dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Kebijakan tersebut bertujuan memperluas akses pembiayaan masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dengan tetap menjaga kualitas pinjaman, dilansir dari Keuangan.

OJK mencatat outstanding pembiayaan fintech peer-to-peer (P2P) lending mencapai Rp 106,94 triliun per Agustus 2026. Berdasarkan data yang disampaikan OJK, nilai tersebut tumbuh 22,07% secara tahunan atau year on year (YoY).

Di tengah pertumbuhan pembiayaan tersebut, tingkat wanprestasi lebih dari 90 hari atau TWP90 meningkat dari 4,32% pada Juli 2026 menjadi 4,73% pada Agustus 2026. OJK menetapkan perlunya pemantauan kualitas pendanaan, dengan menjaga TWP90 industri secara agregat paling tinggi 5%.

Agusman menjelaskan bahwa penyelenggara fintech lending perlu meningkatkan kualitas analisis pendanaan sekaligus menerapkan prinsip kehati-hatian. Penguatan tata kelola dan manajemen risiko juga menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan industri.

Dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK pada Kamis (8/10/2026), Agusman menyatakan, "Salah satunya melalui peningkatan kualitas analisis pendanaan, penerapan prinsip kehati-hatian, tata kelola, dan manajemen risiko yang memadai," ujar Agusman.

Penyesuaian ketentuan pendanaan, menurut Agusman, mempertimbangkan kebutuhan pembiayaan masyarakat yang masih tinggi. Kebutuhan tersebut mencakup UMKM, modal kerja jangka pendek, serta sektor informal yang memerlukan alternatif pembiayaan lebih inklusif.

Selain penyesuaian batas pendanaan pada tiga penyelenggara, OJK menerapkan relaksasi ketentuan SLIK. Debitur dengan sisa utang atau baki debet maupun akumulasi catatan kredit di bawah Rp 1.000.000 tidak lagi ditampilkan atau dicatat dalam sistem tersebut.

Kebijakan SLIK itu ditujukan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pembiayaan, termasuk kredit perumahan. Namun, penerapannya tetap memerlukan penilaian kelayakan calon debitur agar perluasan akses tidak mengabaikan kemampuan membayar.

Agusman mengakui kebijakan relaksasi SLIK memiliki risiko yang perlu diperhatikan oleh perusahaan pembiayaan. Karena itu, penyelenggara didorong mempertimbangkan berbagai faktor dalam analisis kelayakan, termasuk penggunaan alternative credit scoring untuk menilai calon peminjam.

Agusman menegaskan, "Perusahaan pembiayaan didorong untuk melakukan analisis kemampuan bayar secara prudent dan menyeluruh, termasuk untuk pembiayaan dengan nilai relatif kecil," ungkap Agusman.

OJK juga menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap kualitas pembiayaan setelah perubahan ketentuan diterapkan. Agusman menyatakan, "OJK akan terus memantau perkembangan kualitas pembiayaan untuk menjaga kondisi industri perusahaan pembiayaan tetap sehat dan berkelanjutan," ucap Agusman.