OJK Catat 121 Perusahaan Asuransi Penuhi Ekuitas Minimum 2026

Penguatan modal industri asuransi menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelang batas pemenuhan ketentuan ekuitas minimum pada akhir 2026. Hingga September 2026, sebanyak 121 dari total 151 perusahaan asuransi dan reasuransi telah memenuhi persyaratan tahap pertama, dilansir dari Keuangan. Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menyampaikan capaian tersebut dalam konferensi pers RDK OJK, Kamis (5/11/2026).

Berdasarkan data bulanan September 2026, tingkat pemenuhan kewajiban tersebut mencapai 83,45% dari keseluruhan perusahaan. Ogi menjelaskan bahwa masih terdapat perusahaan yang perlu memenuhi ketentuan permodalan sesuai batas minimum yang telah ditetapkan regulator.

"Berdasarkan laporan bulanan per September 2026, terdapat 121 perusahaan asuransi dan reasuransi dari 151 perusahaan telah memenuhi jumlah minimum ekuitas yang dipersyaratkan pada 2026. Jumlahnya mencakup 83,45% terhadap total perusahaan," ujar Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK.

Ketentuan peningkatan ekuitas tahap pertama mengacu pada Peraturan OJK (POJK) Nomor 23 Tahun 2023. Regulasi tersebut menetapkan persyaratan modal berbeda berdasarkan jenis dan kegiatan usaha perusahaan. Untuk perusahaan asuransi konvensional, ekuitas minimum ditetapkan sebesar Rp 250 miliar. Sementara itu, perusahaan asuransi syariah diwajibkan memiliki ekuitas minimal Rp 100 miliar.

Adapun perusahaan reasuransi konvensional harus memenuhi ekuitas minimum Rp 500 miliar. Untuk perusahaan reasuransi syariah, batas modal minimum yang ditetapkan mencapai Rp 200 miliar. Seluruh perusahaan perasuransian wajib memenuhi persyaratan ekuitas tahap pertama tersebut paling lambat 31 Desember 2026.

OJK menetapkan kebijakan peningkatan ekuitas minimum untuk memperkuat struktur permodalan sekaligus menjaga stabilitas sektor perasuransian. Regulator juga melakukan pemantauan terhadap perkembangan pemenuhan kewajiban tersebut. Selain pengawasan, OJK mengarahkan perusahaan agar strategi pemenuhan ekuitas dicantumkan dalam rencana bisnis masing-masing.

Langkah ini menjadi bagian dari pemantauan regulator terhadap kesiapan perusahaan menghadapi ketentuan permodalan. Perusahaan yang belum memenuhi persyaratan memiliki sejumlah alternatif untuk meningkatkan ekuitas. Opsi yang dapat ditempuh antara lain melalui penggabungan usaha atau merger dan akuisisi.