OJK Jatuhkan Denda Rp 2,1 Triliun untuk Pulihkan Kepercayaan Investor

Pengenaan sanksi administratif senilai Rp 2,1 triliun oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum cukup mendorong masuknya dana asing secara signifikan ke pasar modal Indonesia. Dilansir dari Investasi, pemulihan kepercayaan investor masih bergantung pada transparansi, tata kelola, dan konsistensi penegakan hukum.

Sanksi tersebut berkaitan dengan transaksi saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN). Besarnya denda menjadi salah satu langkah regulator dalam menangani pelanggaran di pasar modal, tetapi dampaknya terhadap arus investasi asing belum terlihat secara signifikan.

Dari total sanksi yang mencapai Rp 2,1 triliun, bagian terbesar berasal dari perkara transaksi saham DSSA selama periode perdagangan 2024–2026. OJK menjatuhkan denda Rp 1,5 triliun kepada pihak-pihak terkait yang melakukan pelanggaran dalam transaksi tersebut.

Selain perkara DSSA, regulator mengenakan sanksi terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan penjatahan saham BREN dan CUAN. Masing-masing denda mencapai Rp 500 miliar untuk BREN dan Rp 100 miliar untuk CUAN.

Rincian sanksi tersebut menunjukkan bahwa penanganan pelanggaran mencakup beberapa perkara berbeda. Meski demikian, besarnya nilai denda belum otomatis menjawab persoalan mendasar yang memengaruhi keyakinan investor terhadap mekanisme perdagangan saham.

Transparansi dan penegakan hukum menjadi perhatian investor

Pengamat Pasar Modal Hendra Wardana menilai tekanan di pasar saham tidak hanya berkaitan dengan penjualan oleh investor asing. Situasi tersebut turut mencerminkan persoalan keterbukaan informasi, kualitas tata kelola perusahaan, dan efektivitas pengawasan regulator.

Menurut Hendra, kepastian mengenai kewajaran pembentukan harga, keterlacakan kepemilikan saham, serta penerapan aturan secara setara merupakan aspek penting bagi pelaku pasar.

“Investor membutuhkan kepastian bahwa harga saham terbentuk secara wajar, kepemilikan saham dapat ditelusuri, dan aturan berlaku sama bagi seluruh pelaku pasar," katanya kepada Kontan, Minggu (18/10/2026).

Ia menilai keberhasilan pengawasan tidak semestinya hanya diukur berdasarkan besarnya denda yang berhasil dikenakan. Kemampuan mencegah pelanggaran berulang dan menelusuri seluruh pihak yang terlibat juga menjadi ukuran penting dalam penegakan aturan.

“OJK perlu menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara transparan, termasuk tindak lanjut atas temuan yang mengandung unsur pidana," jelasnya.

Transparansi penanganan perkara menjadi perhatian karena investor membutuhkan kejelasan mengenai tindak lanjut setelah sanksi dijatuhkan. Menurut Hendra, langkah tersebut perlu disertai penegakan hukum yang tuntas agar pembenahan pasar modal dapat dinilai berdasarkan pelaksanaannya.

Respons terhadap perhatian MSCI belum menjamin arus asing berbalik

Hendra memandang pengenaan sanksi dapat menjadi modal awal bagi regulator untuk merespons perhatian MSCI terhadap pasar modal Indonesia. Namun, langkah tersebut tidak serta-merta memastikan perubahan keputusan dari lembaga penyedia indeks tersebut.

“Kebijakan tidak cukup hanya diumumkan, tetapi pelaksanaannya harus dapat diverifikasi oleh investor global," tuturnya.

Karena itu, OJK bersama Self-Regulatory Organization (SRO) dinilai perlu menyiapkan agenda pembenahan yang dilengkapi sasaran dan hasil terukur. Pendekatan tersebut memungkinkan investor menilai kemajuan reformasi berdasarkan pelaksanaan nyata, bukan sekadar pengumuman kebijakan.

Hendra juga mengingatkan bahwa arus modal asing tidak otomatis kembali hingga akhir tahun hanya karena regulator menjatuhkan denda. Keputusan investasi turut dipengaruhi oleh kualitas tata kelola, stabilitas rupiah, arah kebijakan ekonomi, serta risiko pada indeks global.

Investor asing masih mencatatkan jual bersih

Tekanan arus modal asing tercermin dari transaksi pada 16 Oktober 2026. Pada tanggal tersebut, investor asing membukukan jual bersih sebesar Rp 3,34 triliun di pasar saham Indonesia.

Jika dihitung sejak awal tahun, akumulasi jual bersih investor asing telah mencapai Rp 88,19 triliun atau US$ 4,88 miliar. Angka tersebut menunjukkan bahwa pengenaan sanksi bernilai besar belum dengan sendirinya menghentikan tekanan jual dari investor luar negeri.

Hendra menekankan bahwa pemulihan kepercayaan membutuhkan kombinasi penindakan yang menyeluruh, keterbukaan informasi, dan reformasi yang dijalankan secara konsisten.

“Yang dibutuhkan sekarang bukan sekadar sanksi besar, melainkan penegakan hukum yang tuntas, transparansi yang nyata, dan reformasi yang konsisten agar kepercayaan investor dapat pulih kembali," kata Hendra.

Meski arus asing masih tertekan, Hendra memperkirakan saham berkapitalisasi besar dengan likuiditas tinggi berpotensi kembali menarik perhatian apabila sentimen pasar membaik. Saham yang disebutnya meliputi BBCA, BBRI, BMRI, BBNI, serta TLKM.