OJK Perkuat Reformasi Pasar Modal Jaga Kredibilitas Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melanjutkan reformasi pasar modal Indonesia untuk memperkuat integritas, transparansi, likuiditas, dan penegakan aturan. Langkah tersebut dijalankan sejak awal 2026 atas arahan Presiden Prabowo Subianto, bukan semata-mata untuk memenuhi penilaian penyedia indeks global, dilansir dari Nasional, Rabu (21/10/2026).

Pejabat OJK Friderica Widyasari Dewi, yang akrab disapa Kiki, menyatakan pembenahan diperlukan agar pasar modal nasional semakin kredibel dan kompetitif. Pemerintah juga mendukung upaya tersebut untuk menjadikan pasar modal sebagai pilihan investasi jangka panjang bagi masyarakat.

Menurut Kiki, reformasi mencakup sejumlah aspek mendasar yang masih perlu diperbaiki. OJK menempatkan integritas, keterbukaan informasi, dan likuiditas sebagai bagian penting dalam peningkatan kualitas pasar modal Indonesia.

Dalam keterangannya di Istana Kepresidenan, Kiki menegaskan bahwa pembenahan tersebut merupakan bagian dari arahan pemerintah.

"Memang niat kita, sesuai dengan arahan Presiden kita melakukan perbaikan-perbaikan yang masih kurang, yang sudah saya sebutkan soal integeritas, transparansi, likuiditas," kata Kiki.

Ia menjelaskan bahwa agenda reformasi telah berjalan sejak awal tahun. Menurut Kiki, evaluasi terhadap pasar modal Indonesia juga perlu mempertimbangkan kondisi pasar di negara lain, sekaligus mengidentifikasi aspek yang masih membutuhkan peningkatan.

"Intinya gini, kita kan melakukan perbaikan, bukan karena satu global index provider tertentu, tapi memang niat kita dari Januari sesuai arahan Bapak Presiden, kita melakukan perbaikan-perbaikan yang masih kurang," ujar Kiki.

Salah satu aspek yang masih menjadi perhatian OJK adalah penegakan aturan. Kiki mengakui pelaksanaan penegakan hukum di pasar modal belum sepenuhnya memenuhi harapan, sehingga penguatan pengawasan dan penindakan tetap menjadi bagian dari agenda reformasi.

"Mungkin ada yang masih belum, ya itu tentang belum sebagaimana yang diharapkan tentang enforcement," ujar Kiki.

OJK juga telah mengumumkan denda terbesar sepanjang sejarah pasar modal pada Jumat sebelum pernyataan tersebut. Kiki menyebut penindakan tidak berhenti pada pengumuman itu dan akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya memperbaiki kepatuhan di pasar modal.

"Tapi kan kemarin Jumat sudah kita umumkan denda terbesar sepanjang sejarah pasar modal. Nanti ke depan ya tunggu, tadi juga ada pengumuman, kan, tadi jam 3. Nanti ke depan kita akan terus lakukan enforcement," ungkap Kiki.

Selain meningkatkan kualitas tata kelola, OJK berkomitmen mempertahankan status Indonesia sebagai negara dengan pasar berkembang atau emerging market. Pemerintah bersama kementerian terkait mendukung pembenahan tersebut agar posisi Indonesia tetap terjaga di tengah evaluasi pasar keuangan global.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan Indonesia tidak akan gentar menghadapi penilaian Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap pasar saham domestik. Ia mengakui penilaian tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah, tetapi menegaskan bahwa kepentingan nasional tetap menjadi perhatian utama.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Rabu (21/10/2026), Prabowo menyampaikan sikap pemerintah terhadap evaluasi tersebut.

"Saya hanya katakan kepada MSCI, bangsa Indonesia tidak takut siapa pun dan tidak akan gentar," ujar Prabowo.

Prabowo juga menegaskan kesiapan pemerintah menghadapi berbagai tantangan, termasuk kemungkinan melakukan penghematan besar-besaran apabila diperlukan untuk menjaga ketahanan nasional.

"Kita tidak takut, kita punya kekuatan, kita punya keberanian, dan kita rela berkorban, dan kita tidak mengenal menyerah," tegas Prabowo.