OJK Denda DSSA BREN dan CUAN Total Rp 2,1 Triliun

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan denda administratif total Rp 2,1 triliun kepada tiga emiten, yakni PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN). Sanksi tersebut diberikan setelah pemeriksaan menemukan indikasi manipulasi perdagangan saham DSSA serta dugaan pelanggaran dalam penawaran umum saham BREN dan CUAN, dilansir dari Investasi.

Rincian sanksi terdiri atas denda Rp 1,5 triliun untuk DSSA, Rp 500 miliar untuk BREN, dan Rp 100 miliar untuk CUAN. OJK menemukan indikasi pelanggaran yang berkaitan dengan konsentrasi kepemilikan saham dan dugaan tindakan menyesatkan dalam transaksi pasar modal.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menjelaskan bahwa pemeriksaan awal dilakukan terhadap saham yang masuk daftar konsentrasi kepemilikan saham tinggi atau high shareholding concentration (HSC). Dari 61 saham dalam daftar tersebut, sedikitnya 31 telah diperiksa dan terindikasi berpotensi melanggar ketentuan pidana pasar modal.

Dalam pemeriksaan perdagangan saham DSSA selama periode 2023–2026, OJK menduga terjadi pelanggaran Pasal 91 dan Pasal 92 Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). OJK mengumpulkan data dari sejumlah anggota bursa, menelusuri aliran dana pihak terkait, serta meminta keterangan sedikitnya 12 direksi perusahaan efek, 15 individu, dan 11 badan hukum asing.

Hasan menyatakan pemeriksaan menemukan indikasi manipulasi pasar yang melibatkan nasabah perorangan dan institusi melalui sejumlah anggota bursa.

"Tindakan manipulasi pasar tersebut dilakukan secara terencana dan terstruktur sehingga menyebabkan harga saham DSSA mengalami peningkatan yang signifikan," ujar Hasan Fawzi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK.

OJK juga menemukan indikasi pelanggaran yang melibatkan direksi perusahaan efek. Menindaklanjuti temuan tersebut, regulator membekukan izin individu direksi perusahaan efek yang bersangkutan.

Pada penawaran umum saham BREN dan CUAN, OJK menduga terdapat pelanggaran Pasal 107 Undang-Undang Pasar Modal serta ketentuan dalam UU P2SK. Hasil pemeriksaan menunjukkan saham yang ditawarkan diduga telah direncanakan sejak awal untuk dialokasikan kepada kelompok yang memiliki keterkaitan dengan pemegang saham pengendali.

Untuk mendalami perkara tersebut, OJK meminta data dan dokumen dari empat anggota bursa penjamin emisi efek serta tiga bank kustodian. Pemeriksaan juga mencakup penelusuran aliran dana dan permintaan keterangan kepada sedikitnya lima direksi perusahaan efek, tiga bank kustodian, serta tujuh pihak yang terlibat dalam penjatahan pasti saham.

Menurut hasil pemeriksaan OJK, sejumlah pihak yang berkaitan dengan pengendali perusahaan diduga memperoleh alokasi saham dalam jumlah besar dengan menyamarkan identitas. Kondisi tersebut menyebabkan kepemilikan saham BREN dan CUAN terkonsentrasi pada kelompok tertentu sehingga jumlah saham yang tersedia untuk diperdagangkan di pasar menjadi terbatas.

Kasus konsentrasi kepemilikan saham ini turut berkaitan dengan persoalan yang menjadi perhatian Morgan Stanley Capital International (MSCI) dalam usulan penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai gejolak pasar saham berpotensi bersinggungan dengan kepentingan politik, terutama ketika kepentingan kelompok usaha besar berkaitan dengan dinamika kekuasaan. Namun, ia menekankan bahwa dugaan manuver politik di balik pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) perlu dibuktikan menggunakan data dan fakta objektif.

Iwan meminta OJK dan Bursa Efek Indonesia (BEI) memastikan ada atau tidaknya transaksi tidak wajar serta indikasi manipulasi pasar yang memerlukan penyelidikan. Ia menilai transparansi dan penegakan aturan diperlukan untuk mencegah pasar modal menjadi instrumen tekanan atau pertarungan kepentingan politik elite.

Iwan juga menyoroti perlunya pengawasan terhadap hubungan antara kelompok konglomerasi dan kekuasaan dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat.

"Hubungan antara konglomerat dan kekuasaan juga perlu dicermati dengan tetap mengedepankan kepentingan publik," ujar Iwan Setiawan, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, seperti dikutip dari Tribunnews.com pada Selasa (20/10).