OJK Perpanjang Kebijakan Buyback Saham hingga Juni 2027

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperpanjang kebijakan pembelian kembali saham atau buyback tanpa persetujuan rapat umum pemegang saham (RUPS) hingga Juni 2027. Keputusan yang diumumkan di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (26/10/2026), memberikan tambahan waktu bagi emiten untuk menjalankan aksi korporasi tersebut, dengan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku, dilansir dari Investasi. Hasan menyampaikan bahwa perpanjangan ini mempertimbangkan permintaan sejumlah emiten di pasar modal Indonesia.

Menurutnya, perusahaan menilai harga saham saat ini sudah berada pada tingkat yang memungkinkan pelaksanaan pembelian kembali saham. Hasan menjelaskan bahwa kebijakan yang sebelumnya berlaku hingga akhir 2026 kini diperpanjang sampai Juni 2027. Perpanjangan tersebut tidak menghapus kewajiban perusahaan untuk mematuhi regulasi dalam pelaksanaan buyback.

"Kami memperpanjang periode pemberlakuan kebijakan pembelian kembali saham atau buyback tanpa persetujuan RUPS yang semula ditetapkan sampai dengan akhir tahun ini, akan diperpanjang hingga Juni 2027," ujar Hasan dalam konferensi pers di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta.

Dalam pelaksanaannya, emiten tetap wajib memperhatikan Peraturan OJK (POJK) Nomor 13 Tahun 2023 dan POJK Nomor 29 Tahun 2023, khususnya Pasal 6, Pasal 9, dan Pasal 14. Ketentuan tersebut mencakup prinsip kehati-hatian, kesesuaian transaksi dengan kemampuan keuangan perusahaan, serta kewajiban keterbukaan informasi kepada publik. OJK juga menegaskan bahwa perpanjangan kebijakan tidak membebaskan emiten dari kewajiban memenuhi batas minimum free float atau porsi saham yang dimiliki publik. Pelaksanaan buyback harus tetap memperhatikan ketentuan bursa mengenai kepemilikan saham oleh masyarakat.

Hasan menekankan bahwa kebijakan pembelian kembali saham harus berjalan sejalan dengan upaya meningkatkan porsi saham yang beredar di publik. Karena itu, emiten perlu memastikan transaksi yang dilakukan tidak mengabaikan persyaratan minimum free float. "Kami juga menegaskan bahwa pelaksanaan buyback ini tidak boleh mengabaikan kewajiban pemenuhan minimum free float. Jadi, ini tidak kontradiktif dengan keinginan kuat kita untuk terus mendorong peningkatan free float saham sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan bursa," ujar Hasan.

Ketentuan minimum free float menjadi salah satu aspek yang harus diperhitungkan perusahaan sebelum melakukan buyback. Pembelian kembali saham dapat memengaruhi jumlah saham yang beredar di publik sehingga emiten perlu memastikan struktur kepemilikannya tetap memenuhi persyaratan bursa.