BEI Catat 328 Emiten Belum Penuhi Free Float 15 Persen

Ratusan perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) menghadapi kewajiban meningkatkan kepemilikan saham publik atau free float menjadi minimal 15 persen. Dilansir dari Investasi, BEI mencatat 328 emiten belum memenuhi ketentuan tersebut per 31 Maret 2026, dengan tenggat penyelesaian berbeda berdasarkan kapitalisasi pasar dan tingkat free float masing-masing.

Data BEI menunjukkan, sebanyak 247 emiten dengan kapitalisasi pasar di bawah Rp 5 triliun memiliki waktu hingga 31 Maret 2029 untuk memenuhi ketentuan. Sementara itu, 63 emiten berkapitalisasi pasar minimal Rp 5 triliun dengan free float di bawah 12,5 persen harus mencapai 12,5 persen pada 31 Maret 2027 dan 15 persen pada Maret 2028.

Kelompok lainnya terdiri atas 18 emiten dengan kapitalisasi pasar minimal Rp 5 triliun dan free float antara 12 persen hingga 15 persen. Kelompok ini wajib mencapai batas minimum 15 persen paling lambat 31 Maret 2027, menurut data yang dilaporkan BEI.

Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Iding Pardi menyampaikan bahwa rata-rata free float perusahaan tercatat di pasar saham Indonesia berada di kisaran 23 persen. BEI juga berupaya membantu perusahaan mendistribusikan kepemilikan sahamnya untuk meningkatkan porsi saham yang beredar di publik.

"Kami memahami bahwa ini tidak mudah, tetapi kami juga membantu memfasilitasi para perusahaan tercatat untuk bisa mendistribusikan kepemilikannya sehingga free float meningkat," ujar Iding Pardi.

Dari sisi regulator, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan Hasa Fawzi menyampaikan bahwa OJK akan menerbitkan ketentuan untuk mempermudah perusahaan memenuhi persyaratan tersebut. Fasilitas yang direncanakan berkaitan dengan aksi korporasi untuk meningkatkan nilai perusahaan.

"Yang prinsipnya memudahkan jika perusahaan tercatat yang dalam rangka memenuhi ketentuan free float minimal 15% ingin melakukan aksi korporasi berupa peningkatan nilai, rights issue dan sebagainya," ujar Hasa Fawzi.

Sejumlah emiten telah mengungkapkan kendala pemenuhan free float melalui keterbukaan informasi BEI. PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk (YUPI), misalnya, mencatat free float sebesar 10 persen per 31 Agustus 2026.

Presiden Direktur Yupi Indo Jelly Gum Yohanes Teja menjelaskan bahwa perusahaan merencanakan pemenuhan secara bertahap, yakni minimal 12,5 persen pada 31 Maret 2027 dan 15 persen pada 31 Maret 2028. Perusahaan masih menghadapi persoalan teknis dan komersial dalam menentukan mekanisme, jadwal, serta calon investor.

"Kendala yang YUPI hadapi pada saat ini pada dasarnya bersifat teknis dan komersial dalam menentukan mekanisme, waktu pelaksanaan serta investor yang memenuhi kriteria saham free float," tulis Yohanes Teja dalam keterbukaan informasi.

Manajemen YUPI mempertimbangkan beberapa opsi untuk memenuhi kewajiban tersebut, termasuk divestasi oleh pemegang saham pengendali, penempatan saham secara privat, penerbitan saham baru melalui hak memesan efek terlebih dahulu, serta program kepemilikan saham karyawan. Yohanes juga mengharapkan konsultasi, pendampingan teknis, fasilitas penjualan kepada basis investor, serta informasi mengenai daya serap pasar dari BEI.

PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (CEKA) juga masih berupaya meningkatkan free float. Per 31 Agustus 2026, porsi saham publik perusahaan mencapai 13,86 persen, sehingga masih berada di bawah ketentuan minimum 15 persen.

Sekretaris Perusahaan Wilmar Cahaya Indonesia Emmanuel Dwi Iriyadi menyebut perusahaan mendorong pemegang saham untuk melepas sebagian kepemilikannya. Namun, proses penjualan saham pengendali menjadi salah satu hambatan yang perlu diselesaikan.

"Namun, terdapat kendala yang dihadapi oleh CEKA. Di mana, proses penjualan saham pengendali CEKA, yaitu PT Sentratama Niaga Indonesia membutuhkan waktu," ujar Emmanuel Dwi Iriyadi.

Dari perspektif investasi, Chief Investment Officer Sinarmas Asset Management Genta Wira Anjalu memperkirakan tambahan pasokan saham publik akibat pemenuhan aturan free float dapat mencapai Rp 136 triliun hingga Rp 187 triliun pada 2029. Namun, menurut catatannya, kepemilikan institusi domestik di pasar saham berada di kisaran Rp 275 triliun dan alokasi investasi mereka mengalami penurunan.

Genta menyoroti perubahan alokasi tersebut sebagai faktor yang perlu diperhatikan dalam menyerap tambahan pasokan saham. Besarnya aset kelolaan industri investasi domestik tidak serta-merta menjamin munculnya permintaan pembelian saham dalam jumlah yang sama.

"Rata-rata alokasi saham oleh institusi domestik turun dari 23% menjadi 9%. Dengan kondisi tersebut, aset kelolaan industri dalam negeri bukan berarti otomatis menjadi permintaan beli saham," ujar Genta Wira Anjalu.

Untuk mendukung penyerapan saham, Genta mengusulkan mekanisme penjualan saham melalui bursa secara teratur, mengacu pada praktik yang pernah diterapkan di India. Ia juga mengusulkan model penyedia jasa investasi dengan insentif berbasis kinerja dan pembagian hasil seperti di Taiwan, serta pengembangan investasi berkala otomatis.

Selain itu, Genta menilai dana pensiun dan perusahaan asuransi perlu diperkuat perannya melalui pendekatan valuasi dan pengelolaan risiko agar dapat menjadi pembeli saham untuk jangka panjang.

"Keempat, memperkuat peran dana pensiun dan perusahaan asuransi melalui pendekatan berbasis valuasi dan manajemen risiko. Jadi menciptakan ekosistem yang memungkinkan institusi menjadi pembeli jangka panjang," ujar Genta Wira Anjalu.