OJK Catat Baru 20 Persen Aset Negara Terlindungi Asuransi

Perlindungan asuransi terhadap aset milik pemerintah Indonesia masih perlu diperluas. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sekitar 20% Barang Milik Negara (BMN) telah memperoleh perlindungan, terutama melalui Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara (KABMN), dilansir dari Keuangan. Pada 2026, program Asuransi Barang Milik Negara (ABMN) melalui skema Pooling Fund Bencana (PFB) telah mencakup 20.838 objek dengan total nilai pertanggungan mencapai Rp 29,19 triliun.

Objek tersebut meliputi bangunan pendidikan, fasilitas kesehatan, serta gedung perkantoran pemerintah. Perluasan perlindungan tidak hanya bergantung pada kemampuan perusahaan asuransi. Pemerintah juga perlu menyiapkan data aset yang memadai, menentukan objek prioritas, menyediakan anggaran, dan memperkuat koordinasi antarkementerian serta lembaga.

Direktur Operasional PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) Ocke Kurniandi menjelaskan bahwa penentuan perlindungan perlu disesuaikan dengan nilai aset, karakteristik, serta tingkat risikonya. Pertimbangan tersebut penting terutama bagi fasilitas yang mendukung pelayanan masyarakat.

Fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, dan perkantoran pemerintah termasuk aset strategis karena kerusakannya berpotensi mengganggu keberlangsungan pelayanan publik. Oleh sebab itu, penilaian kebutuhan asuransi perlu memperhitungkan fungsi aset, bukan hanya jumlah objek yang diasuransikan. Dalam keterangan resmi pada Selasa (13/10), Ocke menyampaikan, "Perlindungan BMN perlu ditempatkan sebagai bagian dari pengelolaan risiko aset negara. Jadi, bukan hanya berapa banyak aset yang diasuransikan, tetapi juga karakteristik, nilai, tingkat risiko, serta dampaknya terhadap pelayanan publik," ujar Ocke.

Pengelolaan risiko mencakup pemulihan pascabencana

Sebagai Ketua KABMN, Jasindo mendorong pendekatan pengelolaan risiko yang mencakup seluruh tahapan perlindungan aset. Proses tersebut meliputi identifikasi dan mitigasi risiko, pengalihan risiko melalui asuransi, serta pemulihan aset setelah bencana terjadi. Melalui pendekatan tersebut, asuransi ditempatkan sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga keberlanjutan fungsi aset negara. Perlindungan tidak berhenti pada pembayaran ganti rugi, tetapi juga berkaitan dengan upaya mengembalikan aset agar dapat digunakan kembali.

Salah satu pelaksanaan skema ABMN-PFB terlihat pada pembayaran klaim atas aset Kementerian Agama yang terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada 2025. Jasindo bersama KABMN telah membayarkan klaim tersebut sebagai bagian dari dukungan terhadap pemulihan aset pemerintah. Pembayaran klaim itu ditujukan untuk membantu mempercepat pemulihan aset yang mengalami kerusakan akibat bencana. Kerusakan pada fasilitas milik negara menjadi perhatian karena dapat menghambat penyediaan layanan kepada masyarakat apabila aset tidak segera kembali berfungsi.

Kapasitas asuransi menjadi pertimbangan perluasan

Di samping kebutuhan perlindungan yang masih besar, peningkatan cakupan asuransi BMN harus dilakukan secara hati-hati. Perusahaan asuransi perlu memperhitungkan kemampuan keuangan, dukungan reasuransi, pemetaan risiko, serta proses seleksi risiko atau underwriting sesuai profil masing-masing aset.

Pertimbangan tersebut diperlukan agar perluasan perlindungan tetap sejalan dengan kapasitas industri asuransi. Penentuan risiko yang tepat juga menjadi bagian penting dalam pengelolaan program untuk berbagai jenis aset pemerintah.

Jasindo dan KABMN berencana memperkuat koordinasi dengan pemerintah, kementerian dan lembaga, perusahaan asuransi dan reasuransi, serta regulator. Perluasan cakupan akan dilakukan secara bertahap dengan dukungan perencanaan anggaran dan skema pembiayaan berkelanjutan agar perlindungan aset negara dapat berjalan efektif.