OJK Catat Perlindungan Asuransi Aset Negara Baru Mencapai 20 Persen

Cakupan perlindungan asuransi terhadap barang milik negara yang berada di bawah naungan Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara (KABMN) tercatat baru mencapai 20 persen, seperti dilansir dari Keuangan. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mengungkapkan rendahnya cakupan perlindungan ini disebabkan oleh beberapa faktor utama, mulai dari kelengkapan data aset, penetapan prioritas, ketersediaan anggaran premi, hingga koordinasi antarkementerian dan lembaga. Ketua Umum AAUI Budi Herawan menjelaskan bahwa aset negara memiliki variasi yang sangat beragam dari segi nilai, fungsi, kondisi bangunan, maupun lokasi keberadaannya.

"Dengan demikian, informasi tersebut perlu dipetakan agar perlindungan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan tingkat risikonya," ujar Budi kepada Kontan, Rabu (7/10/2026).

Masalah pendanaan premi juga menjadi perhatian serius karena alokasi dana untuk pembayaran premi harus disediakan secara jelas dan berkelanjutan dalam sistem pengelolaan aset negara. "Alhasil, kesiapan industri perlu diikuti kesiapan anggaran pemerintah agar penambahan aset yang dilindungi dapat terlaksana dan perlindungannya tetap terjaga setiap tahun," tuturnya.

Upaya pembenahan data, penilaian biaya pembangunan kembali, serta kepastian pendanaan perlu dilakukan bertahap dengan memprioritaskan fasilitas publik, termasuk pemanfaatan Pooling Fund Bencana. Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Kementerian Keuangan berencana menambah peserta asuransi barang milik negara berbasis Dana Bersama Penanggulangan Bencana menjadi lebih dari 20 kementerian pada 2027.

"Rencana itu membuka peluang untuk memperluas perlindungan, baik dari sisi jumlah aset maupun jenis fasilitas yang diasuransikan," ungkapnya. Dukungan konsorsium dan reasuransi dinilai penting agar kemampuan industri terhimpun lebih kuat, selaras dengan kepastian dana premi dan daya tampung risiko industri. Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menegaskan belum optimalnya cakupan asuransi aset bukan hanya disebabkan oleh kapasitas industri.

Tantangan tersebut juga mencakup kualitas data aset, penetapan aset prioritas berdasarkan tingkat risiko, kesiapan anggaran premi, serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Ogi menekankan bahwa perluasan perlindungan harus dilaksanakan secara bertahap dan terukur dengan mempertimbangkan tingkat risiko serta prioritas aset, bukan sekadar mengejar jumlah objek yang diasuransikan. Pihak regulator memastikan komitmen untuk mendukung perluasan perlindungan asuransi terhadap barang milik negara, baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. "OJK juga terbuka untuk terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), serta pelaku industri asuransi," ucapnya dalam konferensi pers RDK OJK, Senin (5/10/2026).

Pengawasan OJK memastikan bahwa perusahaan asuransi dalam KABMN memiliki kapasitas keuangan, dukungan reasuransi memadai, menerapkan underwriting prudent, serta siap memenuhi kewajiban klaim.

Penentuan aset prioritas dan kesiapan anggaran untuk dijamin asuransi sepenuhnya tetap menjadi ranah pengelolaan barang milik negara oleh pemerintah pusat dan daerah.