OJK Cabut Izin 16 Bank hingga 4 November 2026

Penutupan bank di Indonesia sepanjang 2026 terus bertambah setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT BPR Agritrans Batumarta di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatra Selatan, pada 3 November 2026. Hingga 4 November, total bank yang kehilangan izin usaha mencapai 16, sementara Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat 14 BPR dan BPRS telah dilikuidasi selama Januari hingga Oktober.

Pencabutan izin BPR Agritrans Batumarta ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-79/D.03/2026 tanggal 3 November 2026. Langkah tersebut dilakukan setelah upaya perbaikan kondisi permodalan bank tidak menunjukkan hasil signifikan.

Menurut Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu, persoalan tata kelola menjadi faktor utama yang melatarbelakangi penutupan sejumlah BPR dan BPRS selama sepuluh bulan pertama 2026.

"Jadi saya sampaikan bahwa Januari sampai Oktober itu ada 14 BPR dan BPRS yang dilikuidasi," ujar Anggito dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK IV Tahun 2026 di Jakarta Pusat, Selasa (3/11/2026).

Ia menjelaskan bahwa permasalahan internal menjadi perhatian utama dalam pengawasan terhadap bank-bank yang akhirnya ditutup. Faktor lain juga ditemukan, tetapi tata kelola menjadi penyebab dominan berdasarkan pemantauan LPS.

"Pada umumnya dalam masalah tata kelola yang ada di BPR dan BPRS yang bersangkutan. Tentu banyak faktor lain tapi itulah faktor yang kami pantau sebagai faktor utama yang memberikan dampak kepada penutupan BPR dan BPRS," tambah Anggito.

Dari 14 bank yang dilikuidasi, LPS menetapkan 62.971 rekening nasabah dengan total simpanan layak bayar sebesar Rp1,9 triliun. Hingga konferensi pers tersebut, pembayaran klaim yang telah direalisasikan mencapai Rp643,94 miliar.

Anggito menyebut sebagian besar pembayaran klaim dilakukan dalam lima hari kerja pertama setelah bank dilikuidasi.

"Dari jumlah tersebut yang simpanan layak bayar yang setelah dibayarkan Rp 643,94 miliar dan klaim itu dibayarkan 5 hari kerja pertama itu sebesar 60%" ujar Anggito dalam sesi tanya jawab konferensi pers KSSK.

OJK menjelaskan pencabutan izin BPR Agritrans Batumarta merupakan bagian dari pengawasan untuk memperkuat industri perbankan dan melindungi kepentingan masyarakat.

"Pencabutan izin usaha PT BPR Agritrans Batumarta merupakan bagian dari tindakan pengawasan OJK dalam memperkuat industri perbankan, melindungi kepentingan masyarakat, dan menjaga kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan," tulis OJK dalam siaran pers, Selasa (3/11).

Riwayat pengawasan terhadap bank yang beralamat di Jalan A. Yani No. 101A Air Karang, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, tersebut dimulai pada 28 November 2025. Saat itu, OJK menetapkannya dalam status Bank Dalam Penyehatan (BDP) karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) berada di bawah 12 persen.

Bank kemudian menyusun rencana tindakan penyehatan. Namun, pelaksanaannya tidak sepenuhnya berhasil mengatasi persoalan permodalan sehingga OJK meningkatkan status pengawasannya menjadi Bank Dalam Resolusi (BDR) pada 16 Oktober 2026.

OJK menyatakan pengurus dan pemegang saham telah memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kondisi bank, tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

"Namun demikian, Pengurus dan Pemegang Saham PT BPR Agritrans Batumarta tidak dapat melakukan penyehatan BPR," terang OJK.

Selanjutnya, LPS menetapkan likuidasi sebagai cara penanganan BPR Agritrans Batumarta melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner LPS Nomor 145/ADK3/2026 tanggal 23 Oktober 2026. LPS kemudian meminta OJK mencabut izin usaha bank tersebut.

Setelah izin dicabut, pelaksanaan penjaminan simpanan dan likuidasi menjadi tanggung jawab LPS sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Dengan pencabutan izin usaha ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan simpanan dan melaksanakan proses likuidasi bank sesuai ketentuan yang berlaku," jelas OJK.

OJK mengimbau nasabah BPR Agritrans Batumarta tetap tenang karena simpanan masyarakat di perbankan, termasuk BPR, dijamin LPS sesuai ketentuan yang berlaku.

Berikut daftar 16 bank yang dicabut izin usahanya sepanjang 2026 hingga 4 November berdasarkan data OJK: