OJK Bentuk Pooling Funds untuk Lindungi Lender Fintech

Dilansir dari Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan OJK menyiapkan perubahan POJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang fintech lending untuk memperkuat perlindungan pemberi dana atau lender melalui pembentukan pooling funds oleh penyelenggara.

Rancangan aturan tersebut mengatur penyelenggara perlu membentuk dan memelihara cadangan pengembalian dana lender sebagai bagian dari penguatan perlindungan dan manajemen risiko industri.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menjelaskan tujuan ketentuan baru tersebut.

"Selain itu, menjadi bagian dari penguatan manajemen risiko penyelenggara," ujar Agusman, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK.

Dalam draft perubahan POJK 40/2024, Pasal 149A mengatur pooling funds digunakan untuk penyelesaian kerugian yang berdampak kepada lender akibat kesalahan atau kelalaian penyelenggara.

Ketentuan tersebut menetapkan pooling funds paling sedikit sebesar 5% dari platform fee net yang diperoleh penyelenggara untuk setiap penyaluran pembiayaan. Dana itu wajib ditempatkan pada deposito bank umum atau bank umum syariah dan atau Surat Berharga Negara SBN dengan pencairan atas persetujuan OJK.

Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI Kuseryansyah menyatakan pihaknya masih mendalami aturan tersebut dan berkonsultasi dengan OJK untuk memastikan regulasi mendukung pertumbuhan industri.

"Penguatan perlindungan itu diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan lender terhadap industri, sekaligus mendorong penerapan tata kelola dan manajemen risiko yang lebih baik oleh penyelenggara," ujar Kuseryansyah, Ketua Umum AFPI.

Kuseryansyah menilai keseimbangan perlindungan lender dan borrower diperlukan dalam model bisnis pindar yang memiliki dua sisi pasar. Ia menekankan pentingnya transparansi, penilaian risiko yang hati hati, serta pembagian hak dan tanggung jawab.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies Celios Nailul Huda menilai pembentukan pooling funds diperlukan karena perlindungan lender masih perlu diperkuat dibandingkan perlindungan borrower.

"Padahal, lender yang mempunyai dana dan apabila gagal bayar mereka yang dirugikan. Oleh karena itu, butuh lembaga penjamin dana lender akan kembali. Tampaknya, OJK memilih bagi platform untuk membuat penjaminan sendiri melalui pooling funds sebesar minimal 5%. Apalagi, pooling funds bisa diinvestasikan ke Surat Berharga Negara (SBN) atau deposito," ujar Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies Celios.

Nailul juga menyoroti kemungkinan dampak aturan terhadap biaya operasional penyelenggara fintech lending apabila pooling funds diterapkan.

"Apakah nantinya semua platform akan mengikuti? Mengingat pasti ada yang dikorbankan, seperti platform fee, yang berkurang secara arus kas. Mereka bisa jadi akan menaikkan platform fee untuk menutup pooling fund," ujar Nailul Huda, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies Celios.

Menurut Nailul, penggunaan pihak ketiga seperti Lembaga Penjamin Simpanan LPS dapat mempermudah pengawasan. Namun, ia menyebut pooling funds menjadi opsi yang dipertimbangkan untuk meningkatkan perlindungan lender.

Penyelenggara fintech lending PT Teknologi Merlin Sejahtera UKU mendukung langkah OJK memperkuat perlindungan pengguna. CEO UKU Tony Jackson mengatakan perusahaan masih mempelajari rancangan perubahan POJK 40/2024 sambil menunggu aturan final.

"Pastinya, sebagai penyelenggara yang berizin dan diawasi OJK, kami siap mengikuti ketentuan yang nantinya berlaku," ujar Tony Jackson, Chief Executive Officer UKU.

OJK mengatur dana pooling funds dapat ditempatkan pada instrumen aman dan likuid seperti deposito dan SBN. Agusman menjelaskan penempatan tersebut bertujuan memastikan ketersediaan dana ketika dibutuhkan.

"Imbal hasilnya dapat mendukung operasional dan keberlanjutan usaha penyelenggara," ujar Agusman, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK.

Ketentuan pooling funds mulai berlaku sejak POJK diundangkan. OJK menargetkan perubahan POJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang fintech lending terbit pada 2026.