Muhammadiyah Siapkan ChatHPT untuk Bantu Pahami Fatwa

Muhammadiyah menyiapkan asisten kecerdasan buatan bernama ChatHPT untuk memudahkan masyarakat mencari dan memahami keputusan keagamaan. Layanan tersebut dijadwalkan diperkenalkan dalam Pembukaan Musyawarah Nasional Tarjih XXXIII di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Kamis (05/11/2026), dilansir dari Detik iNET. Pengembangan teknologi ini mengutamakan penggunaan dokumen resmi Majelis Tarjih sebagai landasan penyusunan jawaban.

Meski dapat membantu menjelaskan persoalan keagamaan, ChatHPT tidak ditempatkan sebagai pihak yang memiliki otoritas mengeluarkan fatwa. Dalam keterangan pengembangannya, Muhammadiyah menjelaskan bahwa sistem tersebut berfungsi sebagai sarana pencarian referensi. Pengguna dapat memperoleh penjelasan berdasarkan dokumen yang sudah tersedia tanpa menjadikan hasil kecerdasan buatan sebagai keputusan hukum agama yang baru.

"Kehadiran ChatHPT membawa satu prinsip penting bahwa kecerdasan buatan dapat membantu menemukan dan menjelaskan rujukan keagamaan, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa. Sistem ini bekerja dengan menelusuri dokumen resmi Tarjih, kemudian menyusun jawaban berdasarkan sumber yang ditemukan," demikian bunyi rilis yang ada.

Teknologi ChatHPT mengandalkan dokumen resmi Tarjih

Berdasarkan Panduan Lengkap ChatHPT edisi November 2026, layanan ini bukan mufti digital. Perannya dibatasi pada pencarian, pemahaman, dan peringkasan keputusan keagamaan yang sebelumnya sudah diterbitkan. Pembatasan tersebut juga berlaku ketika pengguna mengajukan persoalan baru. Kasus pribadi yang memerlukan pertimbangan khusus tetap harus dikonsultasikan kepada Majelis Tarjih atau ulama yang mempunyai kewenangan keilmuan.

Dari sisi teknologi, ChatHPT menggunakan pendekatan Retrieval-Augmented Generation (RAG). Metode ini menggabungkan proses pencarian informasi dalam kumpulan dokumen dengan kemampuan AI menyusun jawaban berdasarkan materi yang ditemukan. "Secara teknis, ChatHPT menggunakan pendekatan Retrieval-Augmented Generation (RAG).

Teknologi ini memungkinkan sistem menyusun jawaban dengan terlebih dahulu mencari informasi dari kumpulan dokumen yang telah diindeks. Agen AI diarahkan untuk menggunakan korpus resmi Tarjih sebagai sumber jawaban, bukan mengambil kesimpulan secara bebas dari sumber yang tidak terverifikasi," terang Muhammadiyah.

Proses pencarian dimulai ketika pengguna memasukkan pertanyaan. Sistem kemudian mengenali kata kunci beserta konsep yang berkaitan sebelum menelusuri kumpulan dokumen yang telah tersedia. Setelah menemukan materi yang sesuai, AI membaca bagian-bagian relevan untuk menyusun tanggapan. Hasil pencarian tersebut akan disajikan bersama penjelasan, dalil, catatan, kesimpulan, dan tautan menuju dokumen rujukan.

Hierarki referensi menentukan dasar jawaban

ChatHPT juga menggunakan tingkatan sumber untuk menentukan referensi yang lebih diutamakan. Putusan Munas atau Muktamar yang telah ditanfidzkan menempati posisi tertinggi dalam susunan rujukan tersebut.

Di bawahnya terdapat fatwa, sedangkan rubrik tanya jawab agama ditempatkan pada tingkat berikutnya. Susunan ini menjadi pedoman sistem ketika mencari bahan untuk menjawab pertanyaan masyarakat. Penerapan mekanisme tersebut dijelaskan melalui contoh pertanyaan mengenai hukum menyalatkan jenazah koruptor.

Karena tidak ditemukan fatwa yang secara khusus membahas persoalan itu, sistem menghubungkannya dengan keputusan dan argumentasi Tarjih yang berkaitan. "Salah satu contoh yang dijelaskan dalam panduan ialah pertanyaan tentang hukum menyalatkan jenazah koruptor. Ketika tidak menemukan fatwa yang secara langsung membahas pertanyaan tersebut, sistem menghubungkannya dengan keputusan dan argumentasi Tarjih yang relevan.

Jawaban yang disusun mengarah pada kesimpulan bahwa jenazah seorang Muslim yang berdosa tetap harus disalatkan," jelas Muhammadiyah.

Meski demikian, contoh tersebut bukan keputusan fatwa baru dari ChatHPT. Muhammadiyah menempatkannya sebagai bahan kajian yang disusun berdasarkan referensi yang tersedia dalam dokumen Tarjih.

Karena itu, masyarakat tetap perlu memeriksa sumber yang dicantumkan. Apabila membutuhkan keputusan keagamaan yang memiliki otoritas, pengguna diarahkan untuk melakukan konfirmasi kepada Majelis Tarjih.

Pengawasan melibatkan tiga unsur Muhammadiyah

Untuk menjaga kualitas layanan, ChatHPT dilengkapi fasilitas umpan balik. Pengguna bisa memberikan penilaian maupun melaporkan jawaban yang dianggap tidak sesuai atau mengandung permasalahan. Laporan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi tim pengembang. Perbaikan dapat dilakukan terhadap mekanisme pencarian, instruksi yang digunakan sistem, hingga proses pengolahan dokumen.

Sementara itu, persoalan yang berkaitan dengan substansi hukum keagamaan tidak sepenuhnya diserahkan kepada pengelola teknologi. Permasalahan semacam ini akan diteruskan kepada Majelis Tarjih sebagai pihak yang memiliki otoritas keilmuan. Pengembangan ChatHPT melibatkan Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah, serta LabMu.

Ketiganya memiliki tanggung jawab berbeda dalam memastikan fungsi keilmuan, dokumentasi, dan teknologi berjalan sesuai perannya. Majelis Tarjih bertanggung jawab terhadap otoritas keilmuan dan substansi keagamaan. Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) menangani dokumentasi serta kanal digital, sedangkan LabMu berperan dalam pengembangan teknologi asisten kecerdasan buatan tersebut.

"Pengembangan ChatHPT melibatkan Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah, serta LabMu. Pembagian peran ini menempatkan otoritas keilmuan pada Majelis Tarjih, pengelolaan dokumentasi dan kanal digital pada MPI, serta pengembangan teknologi pada LabMu," pungkas Muhammadiyah.