MSIG Life Gandeng Perdokjasi Perkuat Tata Kelola Asuransi Kesehatan

PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk menggandeng Perhimpunan Dokter Pembiayaan Jaminan Sosial dan Perasuransian Indonesia (Perdokjasi) untuk menjalankan Dewan Penasihat Medis atau Medical Advisory Board (MAB). Langkah ini dilakukan untuk memperkuat pemeriksaan klaim dan pengelolaan risiko biaya kesehatan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagaimana dilansir dari Keuangan.

Direktur MSIG Life Elly Susanti menyampaikan bahwa kerja sama tersebut telah memperoleh persetujuan komisaris perusahaan. Ia menjelaskan bahwa Perdokjasi akan mendukung penelusuran klaim secara independen serta analisis perbandingan kinerja perusahaan dengan industri asuransi.

Dalam keterangannya seusai Public Expose di Jakarta Pusat, Selasa (27/10/2026), Elly mengatakan,

"Jadi, kami sudah bekerja sama dengan Perdokjasi untuk menjadi MAB. Sudah disetujui oleh komisaris kami," ujar Elly Susanti, Direktur MSIG Life.

Menurut Elly, Dewan Penasihat Medis juga akan membantu perusahaan mengevaluasi klaim dan memahami posisi perusahaan dibandingkan dengan kondisi industri. Ia menilai dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperbaiki pengelolaan bisnis asuransi kesehatan.

Elly menambahkan,

"Jadi, MAB membantu kami juga menuju ke arah yang lebih sehat nantinya," tutur Elly Susanti.

Presiden Direktur MSIG Life Wianto Chen menyoroti tekanan inflasi medis yang masih menjadi tantangan bagi perusahaan asuransi. Menurut Wianto, penerapan POJK Nomor 36 Tahun 2025 diharapkan membantu perusahaan mempertahankan keberlanjutan bisnis asuransi kesehatan.

Wianto menyebut inflasi medis tahunan masih berada pada kisaran 17% sampai 20%. Kenaikan tersebut berdampak pada pengelolaan biaya kesehatan sehingga perusahaan perlu memperkuat pengendalian klaim dan mekanisme penjaminan.

Ia menjelaskan bahwa pengelolaan risiko membutuhkan kombinasi pengaturan manfaat produk, mekanisme pembagian biaya, penilaian risiko calon nasabah, serta pemeriksaan klaim yang berpotensi mengandung kecurangan.

Wianto mengatakan,

"Dalam konteks perusahaan asuransi jiwa yang mempunyai produk asuransi kesehatan, kombinasi antara spesifikasi produk, seperti copayment hingga deductible, serta Medical Advisory Board, maupun underwriting, dan fraud claim dapat ditangani atau dijaga," ujar Wianto Chen, Presiden Direktur MSIG Life.

Selain pengawasan klaim, Wianto menekankan pentingnya koordinasi antara perusahaan asuransi dan rumah sakit untuk mengendalikan tindakan medis berlebihan atau overtreatment. Menurutnya, evaluasi terhadap layanan rumah sakit diperlukan, terutama untuk memastikan kesesuaian tindakan medis dengan jalur klinis.

Wianto merujuk laporan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) yang menyoroti masih terjadinya overtreatment dan kenaikan biaya obat. Ia menjelaskan bahwa perusahaan terus mengevaluasi kondisi tersebut bersama jaringan rumah sakit.

Wianto menyatakan,

"Berdasarkan laporan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), memang masih banyak overtreatment yang terjadi, lalu biaya obat naik dan lain sebagainya, itu yang kami terus bukan menegosiasi, tetapi cek dengan jaringan rumah sakit, terutama untuk clinical pathway," kata Wianto Chen.

OJK sebelumnya mendorong penguatan peran Dewan Penasihat Medis sebagai bagian dari perbaikan tata kelola asuransi kesehatan. Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menjelaskan bahwa badan tersebut memberikan pertimbangan medis yang objektif dalam penyusunan manfaat, penilaian risiko, dan pengelolaan klaim.

Dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK pada Selasa (1/9/2026), Ogi menyampaikan,

"Dengan demikian, dapat membantu meningkatkan kualitas tata kelola, mengendalikan inflasi medis, dan menjaga keberlanjutan penyelenggaraan asuransi kesehatan," kata Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK.

Ogi menjelaskan bahwa Dewan Penasihat Medis tidak mengambil alih kewenangan dokter yang menangani pasien maupun keputusan bisnis perusahaan asuransi. Perannya terbatas pada pemberian rekomendasi profesional untuk mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Ketentuan mengenai penguatan ekosistem asuransi kesehatan tersebut tercantum dalam POJK Nomor 36 Tahun 2025. Peraturan itu diundangkan pada 22 Desember 2025 dan mulai berlaku tiga bulan setelah tanggal pengundangan.