Moody’s Pertahankan Peringkat Sukuk Indonesia di Baa2

Peringkat kredit sukuk pemerintah Indonesia masih berada pada level Baa2, tetapi prospek negatif menunjukkan adanya sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan. Moody’s Ratings mempertahankan penilaian tersebut terhadap seluruh penerbitan sukuk berdenominasi dolar AS melalui Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III (PPSI III), sebagaimana dilansir dari Nasional. Dalam laporan yang diterbitkan Kamis (5/11/2026), Moody’s mengaitkan prospek negatif dengan meningkatnya risiko kredibilitas kebijakan, tekanan terhadap anggaran negara, serta ketidakpastian mengenai pengelolaan Danantara.

Peringkat Baa2 berlaku untuk seluruh tranche dalam program penerbitan trust certificate PPSI III. Instrumen tersebut berbentuk sertifikat senior tanpa jaminan khusus yang didukung oleh kewajiban pemerintah.

Berdasarkan ketentuan penerbitannya, pembayaran sukuk merupakan kewajiban langsung, tanpa syarat, dan tidak tersubordinasi dari Pemerintah Indonesia. Kedudukannya setara atau pari passu dengan seluruh utang eksternal senior tanpa jaminan pemerintah, baik yang sudah diterbitkan maupun yang akan diterbitkan.

Hasil penerbitan instrumen tersebut dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan umum pemerintah. Moody’s juga menjelaskan bahwa peringkat sukuk mengikuti peringkat penerbit jangka panjang Pemerintah Indonesia, yakni Baa2 dengan prospek negatif. Penilaian kredit tersebut tidak mencakup evaluasi mengenai kesesuaian struktur sukuk terhadap prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, pemeringkatan ini berfokus pada kemampuan dan kewajiban pembayaran pemerintah.

Ketahanan ekonomi masih menjadi penopang

Di tengah berbagai risiko, Indonesia masih mempunyai sejumlah modal ekonomi yang mendukung kelayakan kreditnya. Moody’s menyoroti kekayaan sumber daya alam dan struktur demografi yang dinilai menguntungkan bagi perkembangan ekonomi dalam jangka menengah. Pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) riil diperkirakan tetap berada di sekitar 5% dalam jangka pendek hingga menengah. Kendati demikian, proyeksi tersebut menghadapi risiko penurunan moderat akibat perkembangan konflik di Timur Tengah.

Ketegangan di kawasan tersebut berpotensi memperbesar ketidakpastian ekonomi global sekaligus mendorong kenaikan harga bahan bakar. Perkembangan ini menjadi salah satu faktor eksternal yang dapat memengaruhi prospek perekonomian Indonesia. Dari sisi pengelolaan anggaran, pemerintah diperkirakan berupaya mempertahankan defisit di bawah 3% terhadap PDB. Apabila disiplin fiskal tetap terjaga, rasio utang pemerintah diproyeksikan relatif stabil pada kisaran 40% terhadap PDB.

Tekanan fiskal dan tata kelola Danantara

Meski memiliki target pengendalian defisit, pemerintah menghadapi tantangan berupa kebutuhan belanja yang terus meningkat. Pengeluaran untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dapat mempersempit ruang fiskal, terutama karena kemampuan penerimaan negara masih relatif terbatas.

Moody’s juga menyoroti belum optimalnya perluasan basis pajak. Apabila perbaikan penerimaan tidak berjalan memadai, defisit anggaran berpotensi meningkat dalam jangka panjang. Risiko tersebut berkaitan dengan perluasan program sosial pemerintah, termasuk berbagai inisiatif ketahanan pangan dan penyediaan perumahan terjangkau.

Peningkatan kebutuhan pembiayaan program-program tersebut perlu diimbangi penguatan pendapatan negara. Selain persoalan anggaran, perubahan dalam kredibilitas kebijakan dan kualitas kelembagaan menjadi perhatian Moody’s selama setahun terakhir. Berkurangnya konsistensi perumusan kebijakan serta komunikasi pemerintah yang dinilai kurang efektif telah meningkatkan ketidakpastian bagi investor.

Situasi tersebut tercermin melalui volatilitas yang meningkat di pasar saham dan valuta asing. Jika ketidakpastian berlangsung berkepanjangan, minat investasi dapat melemah dan biaya pinjaman berpotensi meningkat, sehingga memberikan tekanan tambahan terhadap kondisi ekonomi maupun fiskal.

Danantara turut menjadi perhatian karena lembaga pengelola investasi tersebut mempunyai kewenangan terhadap aset badan usaha milik negara (BUMN) dan menjalankan agenda investasi yang ambisius. Ketidakjelasan pembiayaan serta tata kelolanya dinilai dapat meningkatkan risiko kebijakan dan kewajiban kontinjensi pemerintah. Namun, perkembangan kelembagaan Danantara pada masa mendatang diperkirakan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas pengelolaan dan kegiatan operasionalnya.

Penilaian lingkungan, sosial, dan tata kelola

Dalam evaluasi lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG, Indonesia memperoleh Credit Impact Score (CIS) sebesar CIS-3. Penilaian ini menggambarkan tingginya paparan risiko lingkungan serta paparan risiko sosial tingkat moderat, yang sebagian diimbangi ketahanan ekonomi dan kelembagaan. Pada dimensi lingkungan, skor Indonesia berada di level E-4. Ancaman perubahan iklim fisik, khususnya banjir pesisir dan kenaikan permukaan air laut, menjadi perhatian karena berpengaruh terhadap pertanian, infrastruktur, properti, dan ketahanan pangan.

Permasalahan sampah dan pencemaran turut menambah tekanan lingkungan. Kebutuhan lahan pertanian serta kegiatan penebangan komersial secara intensif juga meningkatkan kemungkinan erosi tanah dan deforestasi. Status Indonesia sebagai negara eksportir minyak sawit turut menimbulkan paparan moderat terhadap risiko transisi karbon.

Faktor-faktor tersebut menjadi bagian dari pertimbangan dalam penilaian risiko lingkungan. Untuk dimensi sosial, Indonesia memperoleh skor S-3. Populasi usia muda dan penurunan rasio ketergantungan menjadi modal demografi yang mendukung pertumbuhan ekonomi, meskipun ketimpangan pendapatan dan konsentrasi kekayaan masih menjadi persoalan.

Belanja pemerintah untuk kesehatan dan pendidikan juga dinilai sedikit lebih rendah dibandingkan standar negara-negara pasar berkembang. Sementara itu, dimensi tata kelola memperoleh skor G-2, setara dengan negara lain yang mempunyai peringkat serupa.

Moody’s tetap memperhatikan perkembangan kelembagaan, penegakan hukum, dan pengendalian korupsi. Sebaliknya, kepatuhan pemerintah terhadap batas defisit serta rekam jejak Bank Indonesia dalam menjalankan kebijakan moneter yang efektif menjadi faktor pendukung penilaian kredit.

Peluang kenaikan dan risiko penurunan peringkat

Dalam waktu dekat, kemungkinan peningkatan peringkat Indonesia masih terbatas karena prospek negatif belum berubah. Perbaikan penilaian menjadi lebih memungkinkan apabila pemerintah mampu memperkuat kredibilitas kebijakan melalui konsistensi keputusan, komunikasi yang jelas, serta reformasi yang mendukung stabilitas ekonomi dan keuangan.

Untuk jangka panjang, peningkatan penerimaan negara secara signifikan dan berkelanjutan dapat memperkuat fleksibilitas fiskal. Tambahan pendapatan tersebut juga berpotensi menyediakan ruang pembiayaan bagi program pertumbuhan, perlindungan sosial, dan pembangunan infrastruktur. Peningkatan kapasitas pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan juga dapat mendukung perbaikan peringkat. Upaya tersebut antara lain berkaitan dengan pertumbuhan penduduk, peningkatan pendapatan, pendalaman pasar keuangan, serta penguatan daya saing ekonomi.

Sebaliknya, Moody’s mengidentifikasi tiga kondisi utama yang berpotensi memicu penurunan peringkat kredit Indonesia. Pertama, perubahan kebijakan fiskal yang semakin ekspansif tanpa diikuti reformasi penerimaan negara. Kondisi tersebut dapat menunjukkan melemahnya koordinasi dan keselarasan kebijakan pemerintah.

Kedua, kemerosotan posisi eksternal secara signifikan, misalnya akibat pelemahan rupiah berkepanjangan atau arus modal keluar. Perkembangan tersebut dapat mengurangi kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban utang dan pada akhirnya memengaruhi kecukupan cadangan devisa. Ketiga, memburuknya kondisi keuangan BUMN secara material serta rendahnya hasil investasi perusahaan negara. Risiko tersebut dapat meningkat apabila pengelolaan Danantara tidak didukung tata kelola yang memadai.