Mahkamah Konstitusi Tolak Sengketa Syarat Pendidikan Cawapres Gibran

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tidak dapat menerima gugatan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum terkait syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilu 2024 pada sidang yang digelar di Jakarta, Selasa (6/10/2026).

"Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima," kata Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo dalam sidang yang digelar di MK, Selasa (6/10/2026).

Dalam pertimbangan hukum majelis hakim yang dilansir dari Nasional, MK menegaskan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena bukan merupakan peserta dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden.

Perkara dengan nomor registrasi 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tersebut diajukan oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya. Majelis hakim menolak seluruh argumen pemohon terkait keabsahan pencalonan tersebut.

Dalam gugatannya, para pemohon mengajukan delapan tuntutan petitum. Beberapa di antaranya meminta MK menyatakan persyaratan pendidikan dalam Pasal 16 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bersifat imperatif, serta mendiskualifikasi Gibran karena dianggap tidak memenuhi syarat.

Pemohon juga menuntut pembatalan pelantikan Gibran sebagai Wakil Presiden oleh MPR, pembatalan sejumlah Keputusan KPU RI terkait penetapan pasangan calon dan hasil pilpres, serta memerintahkan MPR menggelar sidang untuk memilih Wakil Presiden baru.