Meutya Hafid Bantah Pemerintah Batasi Informasi Karhutla

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan pemerintah tidak meminta platform digital membatasi informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pernyataan tersebut disampaikan pada Rabu (21/10/2026), di tengah keluhan pengguna media sosial tentang dugaan shadowban yang mengurangi jangkauan konten karhutla. Dilansir dari Detik iNET, Meutya justru mendorong keterbukaan pengelolaan algoritma agar informasi tetap dapat menjangkau masyarakat.

Meutya menjelaskan informasi mengenai karhutla juga dibutuhkan pemerintah sebagai masukan untuk penanganan kebakaran. Karena itu, transparansi platform dinilai penting agar masyarakat memahami bagaimana konten didistribusikan kepada pengguna.

Dalam pernyataannya, Meutya menegaskan tidak ada instruksi pembatasan informasi dari kementeriannya.

"Tidak ada permintaan dari Kemkomdigi untuk membatasi informasi terkait karhutla. Informasi terkait Karhutla juga penting untuk Pemerintah sebagai masukkan untuk penanganan," ujar Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital.

Ia juga meminta masyarakat ikut menyuarakan pentingnya pertanggungjawaban platform dalam mengelola distribusi informasi digital.

"Bantu kami mendorong platform digital agar lebih transparan dan bertanggung jawab terhadap algoritma mereka. Suara kita penting, informasi adalah hak kita, dan platform harus bertanggung jawab atas cara informasi menjangkau masyarakat," ujar Meutya Hafid.

Keluhan mengenai penurunan jangkauan konten karhutla muncul dari sejumlah pengguna media sosial. Kreator konten Tasya Farasya, misalnya, mengungkapkan jumlah penonton Instagram Stories miliknya turun dari biasanya sekitar satu juta menjadi sekitar 85.000 setelah mengunggah konten mengenai karhutla. Namun, angka tersebut belum membuktikan bahwa akunnya mengalami shadowban.

Shadowban merupakan istilah untuk dugaan pembatasan visibilitas akun atau konten tanpa pemberitahuan yang jelas. Pengguna masih dapat mengunggah materi, tetapi distribusinya mungkin berkurang, termasuk dalam rekomendasi kepada audiens baru.

Penurunan jumlah penonton tidak selalu menunjukkan adanya pembatasan tersembunyi. Sistem rekomendasi, interaksi audiens, serta kelayakan konten untuk ditampilkan kepada pengguna lain juga dapat memengaruhi jangkauan unggahan.

Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), Nenden Sekar Arum, menilai terdapat indikasi moderasi terhadap sejumlah konten dan kasus yang berkaitan dengan permintaan pemerintah. Meski demikian, ia menyatakan belum dapat memastikan apakah penurunan jangkauan tersebut merupakan shadowban.

Nenden menjelaskan bahwa pembuktian dugaan pembatasan memerlukan akses terhadap informasi internal platform, termasuk data distribusi dan proses pengambilan keputusan.

"Untuk memastikan apakah suatu konten mengalami shadow banning, diperlukan akses terhadap data dan proses pengambilan keputusan platform," ujar Nenden Sekar Arum, Direktur Eksekutif SAFEnet, kepada Detik iNET melalui surel pada Rabu (21/10/2026).

Menurut Nenden, ketidakjelasan moderasi menjadi perhatian dalam konteks karhutla karena masyarakat membutuhkan informasi akurat mengenai kerusakan lingkungan, risiko kesehatan, dan respons pemerintah. Ia mengakui platform memiliki tanggung jawab menangani konten yang melanggar hukum atau kebijakan komunitas, tetapi prosesnya perlu berlangsung secara transparan, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

SAFEnet juga menyoroti perlunya perlindungan terhadap kritik atas kebijakan pemerintah agar tidak otomatis diperlakukan sebagai pelanggaran. Organisasi tersebut meminta Komdigi menjelaskan dasar hukum permintaan pembatasan konten dan membuka informasi mengenai praktik moderasi yang dilakukan platform.

Dalam pernyataan lanjutannya, Nenden menekankan pentingnya pemberitahuan kepada pengguna serta mekanisme keberatan yang dapat digunakan ketika konten mereka terdampak moderasi.

"Kritik terhadap kebijakan pemerintah tidak boleh serta-merta dianggap sebagai pelanggaran. Karena itu, SAFEnet mendesak Komdigi untuk menjelaskan dasar hukum setiap permintaan pembatasan konten, membuka informasi mengenai praktik moderasi, serta memastikan adanya pemberitahuan dan mekanisme banding yang efektif bagi pengguna terdampak," tegas Nenden Sekar Arum.