Komdigi Desak Platform Digital Transparan soal Algoritma

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mendesak platform digital membuka informasi mengenai cara kerja algoritma, moderasi konten, dan penggunaan kecerdasan artifisial (AI). Langkah ini diperlukan untuk menjelaskan alasan suatu informasi ditampilkan, dibatasi, atau tidak menjangkau pengguna media sosial, di tengah dugaan pembatasan informasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta penggunaan akun otomatis untuk membentuk opini publik, dilansir dari Detik iNET.

Komdigi menegaskan bahwa penggunaan AI dan akun bot tidak otomatis merupakan pelanggaran. Penilaian harus didasarkan pada isi konten, pola penyalahgunaan, serta bukti pelanggaran, bukan semata-mata identitas akun atau arah pandangan yang disampaikan penggunanya.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Mediodecci Lustarini, menjelaskan bahwa pemeriksaan konten harus berfokus pada materi yang disebarkan.

"Prinsip moderasi itu bukan pada akunnya, namun pada konten apa yang disebarkan," tegas Mediodecci Lustarini.

Ia juga menyatakan bahwa masyarakat berhak menyampaikan dukungan maupun kritik terhadap pemerintah. Perbedaan pendapat, menurut Mediodecci, tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk membatasi akun atau konten di ruang digital.

"Yang perlu diperiksa adalah apakah konten tersebut melanggar ketentuan atau digunakan untuk tindakan yang merugikan masyarakat. Kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari kebebasan berpendapat dan tidak boleh diperlakukan sebagai pelanggaran hanya karena berbeda pandangan," jelas Mediodecci.

Persoalan jangkauan informasi karhutla turut menjadi perhatian Komdigi. Mediodecci menegaskan bahwa kementeriannya tidak pernah meminta platform digital menghapus atau membatasi konten terkait kebakaran hutan dan lahan.

"Informasi mengenai karhutla yang disampaikan masyarakat itu sangat penting sebagai masukan bagi pemerintah dalam mendukung upaya penanganan di lapangan," kata Mediodecci.

Komdigi meminta platform memberikan penjelasan ketika jangkauan suatu konten dibatasi, termasuk jika keputusan tersebut berkaitan dengan pedoman komunitas atau sistem rekomendasi algoritmik. Transparansi dinilai penting agar pengguna memahami dasar perlakuan platform terhadap informasi yang mereka bagikan.

Permintaan tersebut mencuat setelah beredar jawaban Meta AI yang dikaitkan dengan dugaan pembatasan konten karhutla. Komdigi menyatakan telah meminta klarifikasi kepada Meta untuk menanggapi persoalan tersebut.

Mediodecci mengingatkan bahwa jawaban chatbot AI tidak dapat langsung dianggap sebagai pernyataan resmi perusahaan. Hasil keluaran AI juga tidak cukup untuk membuktikan adanya instruksi pemerintah tanpa dokumen atau konfirmasi yang dapat diverifikasi.

Ia menjelaskan bahwa AI dapat menghasilkan informasi yang terdengar meyakinkan meskipun keliru atau tidak memiliki dasar memadai. Fenomena tersebut dikenal sebagai halusinasi AI, yaitu kondisi ketika sistem menghasilkan jawaban yang tidak sesuai fakta.

"AI dapat membantu masyarakat mencari dan memahami informasi, tetapi jawabannya tidak selalu benar. Karena itu, setiap informasi penting tetap harus diperiksa melalui sumber yang kredibel, terutama jika menyangkut kebijakan pemerintah atau tuduhan terhadap pihak tertentu," jelas Mediodecci.

Komdigi mendorong masyarakat menerapkan prinsip percaya tetapi tetap memverifikasi informasi yang dihasilkan AI. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan membandingkan berbagai sumber dan mencari konfirmasi yang dapat dipertanggungjawabkan sebelum informasi disebarkan.

Pakar keamanan siber Alfons Tanujaya menjelaskan bahwa AI dapat digunakan untuk membuat konten dan mengoperasikan akun secara otomatis. Teknologi ini memungkinkan penyusunan unggahan, penyesuaian gaya bahasa, hingga pemberian respons dalam percakapan di media sosial.

Kemampuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, termasuk menyampaikan dukungan atau kritik kepada pemerintah. Karena itu, dugaan manipulasi opini melalui akun bot perlu dinilai berdasarkan bukti objektif, bukan sekadar kecenderungan pendapat yang disampaikan.

"Karena itu, dugaan penggunaan bot untuk membentuk opini harus diperiksa secara objektif. Arah dukungan suatu akun tidak cukup untuk membuktikan adanya manipulasi," ucap Alfons.

Alfons menambahkan bahwa tulisan yang rapi, penggunaan bahasa yang seragam, atau frekuensi unggahan yang tinggi belum cukup untuk memastikan sebuah akun dioperasikan menggunakan AI. Penilaian terhadap dugaan otomatisasi memerlukan dasar yang lebih kuat daripada sekadar mengamati gaya komunikasi akun.

Ia juga menyoroti pentingnya keterbukaan pemerintah dalam menerima kritik dan informasi yang disampaikan masyarakat.

"Justru harusnya pemerintah terbuka terhadap kritik dan diberikan informasi. Malah harusnya berterima kasih," pungkas Alfons.