Menag Soroti Plagiarisme di 93 Persen Kampus Indonesia

Menteri Agama Nasaruddin Umar menyoroti maraknya ketidakjujuran akademik di perguruan tinggi, termasuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Dalam peluncuran Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (9/10/2026), ia mengingatkan bahwa kebiasaan menyontek dan plagiarisme mengancam integritas pendidikan serta dapat membentuk perilaku tidak jujur di masa depan, dilansir dari Detikcom.

Menurut SPI Pendidikan KPK, praktik menyontek masih ditemukan di sekitar 43 persen sekolah dan 71 persen kampus. Survei tersebut melibatkan 42.810 satuan pendidikan dengan total 393.584 responden.

Nasaruddin menilai tingginya angka tersebut memprihatinkan, terutama karena perguruan tinggi keagamaan juga menghadapi persoalan integritas akademik.

"Menyontek itu masih ditemukan pada 43 persen sekolah dan 71 persen kampus. Apalagi kampus Islam lagi, kan, kampus agama," ujar Nasaruddin Umar, Menteri Agama.

Selain praktik menyontek, survei tersebut mencatat plagiarisme di 93 persen kampus. Data yang sama menunjukkan 52 persen satuan pendidikan masih menganggap gratifikasi sebagai sesuatu yang wajar, sedangkan promosi jabatan berdasarkan kedekatan personal ditemukan di 72 persen kampus.

Menanggapi persoalan plagiarisme, Nasaruddin menyampaikan keprihatinannya terhadap luasnya praktik tersebut di lingkungan perguruan tinggi.

"Bahkan plagarisme-plagiarisme mahasiswa dilaporkan pada 93% kampus," kata Nasaruddin Umar, Menteri Agama.

Ia juga menyoroti penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan karya ilmiah dalam waktu singkat. Menurutnya, kemudahan teknologi tersebut menghadirkan tantangan baru dalam menjaga keaslian skripsi dan disertasi.

"Apalagi sekarang, Bapak, Ibu, disertasi itu bisa dipesan melalui AI. Orang bisa membuat disertasi dalam tempo 15 menit, berbunga-bunga, footnote-nya bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa apa pun juga," ungkap Nasaruddin Umar, Menteri Agama.

Nasaruddin menilai kemampuan memeriksa keaslian karya ilmiah perlu ditingkatkan untuk mengantisipasi penyalahgunaan AI dan praktik penggunaan jasa joki akademik. Ia juga menyebut teknologi dapat dimanfaatkan untuk membantu mengidentifikasi karya yang diduga dihasilkan secara artifisial.

"Ya, tetapi ada lagi ilmu yang diciptakan oleh AI itu sendiri bisa mendeteksi mana disertasi, skripsi yang merupakan rekayasa AI," kata Nasaruddin Umar, Menteri Agama.

Karena itu, ia meminta dosen memahami metode pemeriksaan karya ilmiah agar dapat mengenali indikasi penggunaan AI yang tidak semestinya.

"Nah, jadi dosen mestinya harus paham juga ini. Jadi, ada ilmunya juga untuk mendeteksi berapa persen kadar buatan disertasi itu AI," tutur Nasaruddin Umar, Menteri Agama.

Lebih jauh, Nasaruddin mengingatkan bahwa ketidakjujuran yang dibiarkan sejak masa pendidikan berpotensi terbawa ke kehidupan profesional. Ia mengaitkan kebiasaan menyontek dan plagiarisme dengan perilaku menghalalkan berbagai cara untuk mencapai tujuan.

"Kalau sejak di awal pendidikannya sudah mulai menyontek dan sebagainya, itu pintu masuk untuk menghalalkan segala cara di masa depan. Rata-rata para koruptor itu tahu hukum," tegas Nasaruddin Umar, Menteri Agama.

Menurut Nasaruddin, upaya pencegahan korupsi perlu dilakukan melalui pembentukan karakter, keteladanan tenaga pendidik, serta tata kelola lembaga pendidikan yang berintegritas. Ia menilai pemahaman tentang aturan saja tidak cukup tanpa keberanian untuk menolak ketidakjujuran.

"Korupsi besar dapat bermula dari kebiasaan kecil: menyontek, plagiarisme, membiarkan pelanggaran, atau memilih diam ketika melihat ketidakjujuran. Karena itu, pendidikan antikorupsi harus membangun keberanian untuk berkata benar dan bertindak benar," katanya.

Nasaruddin juga menekankan bahwa integritas harus dicontohkan oleh guru, dosen, pimpinan, dan seluruh tenaga kependidikan. Ia mengingatkan bahwa pemberian bingkisan perlu dikelola secara bijak agar tidak berkembang menjadi konflik kepentingan.

"Integritas tidak cukup diajarkan kepada peserta didik. Guru, dosen, pimpinan, dan seluruh tenaga kependidikan harus menjadi teladan. Budaya bingkisan perlu kita luruskan dengan bijak agar penghargaan tidak berubah menjadi konflik kepentingan," tegas Nasaruddin Umar, Menteri Agama.

Selain pembentukan karakter dan keteladanan, ia menempatkan tata kelola sebagai bagian penting dalam membangun budaya antikorupsi di lingkungan pendidikan. Menurutnya, prinsip integritas harus diterapkan dalam kegiatan sehari-hari dan pengelolaan lembaga.

"Pendidikan antikorupsi tidak cukup hidup di ruang kertas. Ia harus tampak di ruang guru, ruang pimpinan, dan ruang tata kelola lembaga pendidikan," pesan Nasaruddin Umar, Menteri Agama.