KPK Temukan Plagiarisme dan Joki Skripsi di Perguruan Tinggi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan praktik kecurangan akademik berupa plagiarisme hingga penggunaan joki skripsi masih marak terjadi di lingkungan perguruan tinggi Indonesia berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas Pendidikan (SPI) 2026 yang dirilis pada Selasa (6/10/2026), dilansir dari Detikcom.

Survei tahunan tersebut melibatkan sebanyak 42.810 responden yang tersebar dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Pada tingkat tinggi, responden mencakup mahasiswa aktif mulai semester 3 hingga semester 8.

Plh Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Dian Novianthi memaparkan rincian temuan kecurangan yang terekam dalam survei integritas tersebut.

"Masih terjadi plagiarisme untuk di perguruan tinggi, masih terjadi di 48% responden dan terjadi di 93% satuan pendidikan," kata Plh Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Dian Novianthi.

Dian menambahkan bahwa fenomena penggunaan jasa pihak ketiga untuk menyelesaikan tugas akhir mahasiswa juga ditemukan dalam porsi yang cukup signifikan.

"Kemudian dalam hal ekosistem masih ada terjadi temuan terkait masih ada mahasiswa yang membayar pihak lain untuk mengerjakan tugas akhir atau skripsi. Ini seperti joki tugas ya ini. Di Dikti dilaporkan oleh 43% responden dan terjadi di 91% satuan pendidikan yang disurvei," imbuhnya.

Selain menyasar perilaku mahasiswa, SPI 2026 menyoroti pelanggaran integritas oleh staf pengajar dan ketidaktransparanan pengadaan fasilitas kampus.

"Nah, kemudian dalam dimensi tata kelola masih ada belum transparan terjadi misalnya pembelian pengadaan apa namanya, sarana dan prasarana yang kurang transparan. Di Dasmen dilaporkan di 13% responden dan di Dikti dilaporkan oleh 29% responden," ungkap Dian.

Merespons hasil riset tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi merencanakan langkah korektif sistematis.

"Kita akan mencoba mengintegrasikan pendidikan etika ini dalam kurikulum maupun silabus-silabus dan menjadi salah satu nilai yang nantinya akan merepresentasikan capaian akademik seorang mahasiswa," jelas Sekjen Kemdiktisaintek Prof Badri Munir Sukoco dalam konferensi pers Peluncuran Indeks Integritas Akademik Tahun 2026 pada Selasa (7/10/2026).

Prof Badri menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan sanksi di setiap instansi pendidikan tinggi untuk meminimalisasi pelanggaran.

"Yang ketiga ada penegakan aturan yang tegas. Kami saat ini mendorong semuanya memiliki komite etik di semua perguruan tinggi, sehingga ketika ada tindakan-tindakan yang memang tidak sesuai dengan tiga dimensi yang tadi disampaikan oleh KPK melalui SPI, kami akan melakukan korektif-korektif melalui komite etik yang ada di perguruan tinggi," jelasnya.

Kemdiktisaintek menilai bahwa pembentukan karakter dan integritas akademis peserta didik sangat bergantung pada keteladanan para dosen, khususnya dalam hal kejujuran, kedisiplinan, serta keadilan pemberian nilai.