Mahkamah Konstitusi Tolak Gugatan Syarat Administrasi Gibran Rakabuming

Mahkamah Konstitusi menilai gugatan terkait pemenuhan syarat administrasi pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden dalam Pilpres 2024 sudah tidak relevan karena seluruh tahapan pemilu telah usai hingga penetapan hasil, sebagaimana dilansir dari Nasional, Selasa (6/10/2026) malam.

Gugatan yang terdaftar dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tersebut dinilai oleh hakim konstitusi telah melampaui tahapan yang seharusnya.

"Maka segala dalil yang diajukan oleh para Pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan kembali pemenuhan syarat administratif pasangan calon, adalah dalil yang tidak relevan, tidak berdasar, dan telah melampaui tahapan yang semestinya, sehingga patut untuk dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut," ujar Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Foekh di Gedung MK, Jakarta.

MK memaparkan pandangan pihak Termohon yang menegaskan bahwa seluruh proses verifikasi administratif dokumen pencalonan telah dilaksanakan sesuai prosedur serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tanpa ditemukannya keraguan terhadap syarat pendidikan.

"Menurut Termohon, peraturan perundang-undangan mengatur adanya jalur pendidikan lain yang setara dengan jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang dan Termohon telah melakukan verifikasi administratif dan tidak terdapat keraguan terhadap dokumen Suket Nomor: 9149/D.D1/KS/2019," lanjut Daniel Yusmic Foekh.

Perkara tersebut diajukan oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya dengan mengajukan delapan poin petitum.

Tuntutan para pemohon mencakup permintaan mendiskualifikasi Gibran, membatalkan keputusan KPU terkait pencalonan dan hasil Pilpres 2024, hingga membatalkan pelantikan Wakil Presiden oleh MPR.