Mahasiswa Albania Bakar Gedung Pemerintah Saat Demo

Ketidakpuasan terhadap biaya pendidikan, terbatasnya peluang kerja, dan dugaan korupsi pemerintah memicu demonstrasi besar mahasiswa di Tirana, Albania, pada Rabu, 14 Oktober 2026. Aksi yang melibatkan puluhan ribu orang itu berakhir ricuh setelah massa membakar gedung Kementerian Pendidikan dan dua bank, sehingga polisi menggunakan meriam air dan gas air mata untuk membubarkan demonstran.

Menurut laporan CNBC Indonesia pada 15 Oktober 2026, para demonstran juga melemparkan batu ke arah petugas serta merusak fasilitas umum dan tempat usaha. Saksi mata Reuters melaporkan kantor cabang Raiffeisen Bank di dekat kementerian turut terbakar.

Para mahasiswa menuntut perbaikan kondisi pendidikan tinggi, bantuan keuangan yang lebih memadai, dan peningkatan prospek pekerjaan setelah kelulusan. Media Albania melaporkan aksi serupa juga meluas ke sejumlah universitas di Elbasan dan Shkodra.

Lora, seorang mahasiswa yang ikut melempar batu ke arah polisi, menyatakan kemarahannya terhadap pemerintah Perdana Menteri Edi Rama. Ia menolak menyebutkan nama belakangnya ketika berbicara dalam demonstrasi tersebut.

"Ini adalah revolusi. Kami sudah lelah dengan protes damai. Kami tidak akan berhenti sampai Rama mengundurkan diri," ujar Lora.

Gelombang demonstrasi tersebut menambah tekanan terhadap Rama, yang memenangkan masa jabatan keempat dalam pemilihan umum pada Mei 2025. Pemerintahannya menghadapi dugaan korupsi di kalangan pejabat tinggi, sementara sebagian demonstran juga menilai kelompok oposisi belum menawarkan alternatif yang layak.

Ketidakpuasan publik itu sebelumnya terlihat dalam serangkaian demonstrasi damai sepanjang musim panas yang menentang rencana pembangunan resor mewah di pesisir selatan Albania. Proyek tersebut mendapat dukungan Jared Kushner, menantu Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dan menghadapi sengketa hukum.

Wakil Perdana Menteri Albana Kociu mengecam kekerasan dan menegaskan bahwa hak menyampaikan pendapat tidak membenarkan perusakan fasilitas publik. Dalam pernyataan melalui Facebook, ia meminta demonstrasi tetap berlangsung tanpa tindakan kekerasan.

"Melakukan protes adalah hak yang sah, namun hal itu tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan kekerasan, perusakan kota, atau perkelahian yang tidak pantas di tengah jalan," tulis Albana Kociu.

Kepolisian Albania juga memperingatkan bahwa pelaku pembakaran, perusakan properti, dan penyerangan terhadap petugas akan dimintai pertanggungjawaban hukum.

Ketegangan serupa turut mewarnai aksi mahasiswa di sejumlah negara Eropa. Di Yunani, mahasiswa menggelar demonstrasi di Athena pada 13 Oktober 2026 untuk memprotes mahalnya biaya perumahan dan pendidikan. Mereka mendirikan tenda di Alun-alun Syntagma, di seberang gedung parlemen, dan berencana bermalam di lokasi tersebut.

Para mahasiswa Yunani menuntut tunjangan tempat tinggal, penambahan fasilitas hunian gratis, serta peningkatan pendanaan pendidikan, termasuk untuk buku dan perlengkapan sekolah. Aksi tersebut menyusul demonstrasi serupa di Prancis dan Spanyol dalam beberapa minggu sebelumnya.

Di Prancis, badan pengawas kepolisian membuka 36 penyelidikan terkait perilaku aparat sejak demonstrasi pelajar sekolah menengah dimulai, menurut laporan BFMTV pada 13 Oktober 2026. Di Lyon, sebanyak 11.000 orang turun ke jalan, sembilan orang ditangkap, dan lima orang terluka, termasuk empat anggota gendarmerie, berdasarkan keterangan Prefektur Rhone.

Prefektur Rhone menyatakan sejumlah peserta menyerang fasilitas umum, tempat usaha, dan aparat keamanan dengan melemparkan benda tajam. Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez membela tindakan penangkapan yang dilakukan polisi ketika demonstrasi berubah menjadi kekerasan.

"Ketika unjuk rasa berlangsung secara damai, tidak ada penangkapan oleh polisi. Namun, ketika terjadi tindakan kekerasan, barulah ada penahanan," ujar Laurent Nunez.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Prancis Edouard Geffray menyebutkan 88.000 siswa sekolah menengah telah berpartisipasi dalam platform konsultasi pemerintah untuk menyampaikan aspirasi kaum muda. Pemimpin serikat pekerja CGT, Sophie Binet, juga menyerukan mogok kerja dan demonstrasi nasional pada 5 November untuk menuntut kenaikan upah, tambahan pendanaan layanan publik, dan penghematan anggaran.