Luhut Usulkan Hapus Kerugian Negara dari Definisi Korupsi

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan perubahan definisi tindak pidana korupsi agar tidak lagi menjadikan kerugian negara sebagai unsur delik. Rekomendasi tersebut disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2026), dengan mengacu pada standar internasional dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi (UNCAC).

Dilansir dari Detikcom, DEN menilai usulan tersebut dapat memperluas cakupan pemberantasan korupsi sekaligus memperjelas pembuktian perkara. Luhut menegaskan bahwa rekomendasi itu bukan untuk menghapus unsur kerugian negara dari keseluruhan sistem hukum Indonesia.

Menurut Luhut, pendekatan yang digunakan dalam konvensi antikorupsi PBB menitikberatkan pada perbuatan seperti penyuapan, tanpa menjadikan kerugian negara sebagai unsur yang harus dipenuhi dalam definisi tersebut.

"Kami mengacu pada bab Konvensi PBB mengenai definisi korupsi. Dalam konvensi PBB yang telah diratifikasi pemerintah 20 tahun lalu, definisinya mencakup penyuapan, bukan persoalan kerugian negara," ujar Luhut, seperti dilansir dari Detikcom.

Luhut juga mengaitkan ketentuan tersebut dengan kegiatan usaha yang memiliki risiko. Menurut dia, penerapan unsur kerugian negara dapat menjadi kendala bagi aktivitas bisnis, termasuk yang dijalankan Danantara.

"Indonesia menjadi satu-satunya negara yang menerapkan unsur kerugian negara. Ketentuan ini memang memberatkan, termasuk bagi Danantara dalam menjalankan bisnis, padahal setiap kegiatan usaha pasti memiliki risiko. Karena itu, saya menilai perubahan ini penting," ujar Luhut.

UNCAC tidak memberikan satu definisi tunggal korupsi secara eksplisit. Namun, kerangka konvensi tersebut mencakup berbagai perbuatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk memperoleh keuntungan yang tidak semestinya, baik di sektor publik maupun swasta.

Menurut penjelasan Kementerian Keuangan, korupsi berkaitan dengan tindakan tidak jujur, penyalahgunaan wewenang, dan perbuatan menyimpang untuk memperoleh keuntungan. UNCAC juga menempatkan korupsi sebagai persoalan yang dapat merusak demokrasi, melemahkan supremasi hukum, melanggar hak asasi manusia, serta menghambat pengentasan kemiskinan.

Indonesia meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar rujukan DEN dalam menyampaikan rekomendasi mengenai unsur kerugian negara dalam definisi tindak pidana korupsi.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 22 mendefinisikan kerugian negara atau daerah sebagai kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata serta pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum, baik karena kesengajaan maupun kelalaian.

Dalam kerangka UNCAC, sejumlah perbuatan yang berkaitan dengan korupsi diatur dalam pasal-pasal khusus. Pasal 15 membahas penyuapan pejabat publik nasional, sedangkan Pasal 16 mengatur penyuapan pejabat publik asing atau pejabat organisasi internasional.

Pasal 17 mencakup penggelapan, penyalahgunaan, atau pengalihan aset oleh pejabat publik. Pasal 18 membahas perdagangan pengaruh, Pasal 19 penyalahgunaan fungsi atau jabatan, dan Pasal 20 memperkaya diri secara ilegal.

Selanjutnya, Pasal 21 dan 22 mengatur penyuapan serta penggelapan aset di sektor swasta. Pasal 23 membahas pencucian hasil tindak pidana korupsi, Pasal 24 mengatur penyembunyian hasil kejahatan, sedangkan Pasal 25 mencakup tindakan menghalangi proses peradilan.