Kejati Sulsel Selidiki Mafia Alsintan dan Pokir DPRD Bone

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan mengusut dua dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan distribusi alat dan mesin pertanian (alsintan) serta penganggaran Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Bone periode 2024-2025. Kedua perkara tersebut telah memasuki tahap penyelidikan dengan sejumlah indikasi penyimpangan yang sedang ditelusuri penyidik.

Kepala Kejati Sulsel Muhammad Syarifuddin menjelaskan, perkara distribusi alsintan berkaitan dengan bantuan Kementerian Pertanian senilai total Rp243,6 miliar selama dua tahun. Anggaran tersebut terdiri dari Rp123,6 miliar pada 2024 dan Rp120 miliar pada 2025.

Menurut Syarifuddin, penyidik menemukan indikasi penebusan alat kepada oknum tertentu serta manipulasi data kelompok tani penerima bantuan. Sebanyak 74 orang dari kelompok tani dan jajaran Dinas Pertanian kabupaten/kota telah dimintai keterangan.

Penelusuran dilakukan untuk mencocokkan alokasi bantuan dengan jumlah barang yang benar-benar diterima kelompok tani, termasuk kondisi peralatan setelah didistribusikan.

Dalam keterangannya, Syarifuddin menjelaskan bahwa pemeriksaan mencakup proses penyaluran bantuan hingga verifikasi penerima di berbagai daerah.

"Jadi kami harus mengetahui berapa alsintan yang seharusnya disalurkan ke kabupaten, berapa yang diterima, termasuk mengonfirmasi kelompok-kelompok taninya dan bagaimana kondisinya saat ini," ujar Syarifuddin.

Jenis bantuan pada 2024 meliputi traktor roda empat, traktor roda dua, traktor crawler, pompa air, dan hand sprayer. Sementara itu, distribusi 2025 mencakup traktor roda empat, combine harvester, en-traktor, dan hand sprayer.

Proses pemeriksaan membutuhkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten karena penyidik harus memastikan kesesuaian data alokasi dan realisasi distribusi di lapangan.

"Kami harus mendapatkan dukungan dari seluruh kabupaten. Agak lama karena harus memastikan berapa yang seharusnya disalurkan dan berapa yang benar-benar diterima," ujar Syarifuddin.

Selain perkara alsintan, Kejati Sulsel juga menyelidiki dugaan penyimpangan anggaran Pokir DPRD Kabupaten Bone pada periode 2024-2025. Penyidik menemukan indikasi persekongkolan dalam proses penetapan APBD.

Program Pokir diduga dipaksakan masuk ke dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), meskipun tidak tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Menurut Syarifuddin, kondisi tersebut berdampak pada sejumlah kebutuhan anggaran pemerintah daerah.

Dana untuk pembayaran THR Guru sebesar Rp37 miliar, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN Pemkab Bone, serta BPJS Kesehatan bagi warga miskin disebut tidak dapat dibayarkan akibat masuknya anggaran tersebut.

Syarifuddin menyampaikan bahwa penyidik melibatkan tenaga ahli untuk menelusuri dugaan penyimpangan dalam penyusunan anggaran daerah.

"Kami sudah menggandeng ahli perencana APBD dan auditor untuk membongkar persekongkolan ini," ujar Syarifuddin.

Kedua perkara masih berada dalam tahap penyelidikan. Dalam kasus distribusi alsintan, Kejati Sulsel belum menetapkan tersangka karena penyidik masih mengumpulkan keterangan dan mencocokkan data bantuan dengan kondisi sebenarnya di lapangan.