Kejagung Serahkan Tersangka Korupsi Motor Listrik di Jakarta

Kejaksaan Agung menyerahkan lima tersangka dan barang bukti kasus dugaan korupsi pengadaan motor listrik PT YAT kepada penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat 9 Oktober 2026 di Gedung Menara Kartika Adhyaksa, dilansir dari Nasional.

Penyerahan tahap II dilakukan Tim Penyidik Koneksitas pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer setelah penyidikan kasus yang disebut merugikan keuangan negara Rp863.846.166.953 berdasarkan audit tertanggal 5 Oktober 2026.

"Jumat 9 Oktober 2026 di Gedung Menara Kartika Adhyaksa, Tim Penyidik Koneksitas pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAM PIDMIL) melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) ke tim penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat," kata Anang Supriatna, Kapuspenkum Kejagung.

Anang menjelaskan lima tersangka yang diserahkan berasal dari beberapa posisi di lembaga dan perusahaan terkait pengadaan motor listrik. Para tersangka terdiri dari BU, GB, AM, YY, dan AA.

"Lima tersangka yang diserahkan kepada penuntut umum terdiri dari BU, mantan Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan BGN sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK); GB, Direktur PT ASE dan PT AKI; AM, Komisaris PT ASE dan PT YAT; YY, Direktur PT YAT; serta AA, Direktur PT ASE," kata Anang Supriatna, Kapuspenkum Kejagung.

Berdasarkan hasil penyidikan, pengadaan tersebut mencakup 19.269 unit motor listrik yang terdiri dari 13.155 unit motor trail dan 6.114 unit motor skuter atau bebek, menurut Kejagung.

"Selain itu, seluruh motor listrik roda dua yang diserahkan dilaporkan tidak memiliki pelat nomor kendaraan dinas, sehingga tidak dapat dimanfaatkan atau digunakan serta tidak dapat dimasukkan ke dalam inventarisasi Barang Milik Negara (BMN)," kata Anang Supriatna, Kapuspenkum Kejagung.

Kejagung menyebut sebanyak 5.355 unit motor trail dan 230 unit motor skuter atau bebek dilaporkan tidak dilengkapi baterai. Kelima tersangka kemudian dikenakan sangkaan berdasarkan Pasal 603 KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c KUHP.

"Kelima tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Setelah pelaksanaan penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II)," kata Anang Supriatna, Kapuspenkum Kejagung.

Penyidikan sebelumnya menetapkan tersangka dalam klaster pengadaan motor listrik yang berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis di lingkungan Badan Gizi Nasional periode 2025-2026. Kejagung menyebut nilai anggaran pengadaan tersebut sekitar Rp1,2 triliun.

"Mulai dari pemenangan, spesifikasi, dan HPS juga, yang akhirnya didorong untuk memenangkan PT YAT dalam pelaksanaan. Nilai anggarannya kurang lebih Rp1,2 triliun," kata Anang Supriatna, Kapuspenkum Kejagung.

Menurut Kejagung, pengadaan awal mencakup rencana pembelian 25.644 motor listrik. Dalam pelaksanaannya jumlah tersebut direvisi menjadi 21.000 unit, sementara realisasi disebut hanya 2.117 unit.

"Ternyata dalam pelaksanaan direvisi jadi 21.000, dan di akhir sekitar Maret 2026, realisasi cuma 2.117 unit, tapi dibuat seolah-olah sudah selesai sekitar 21.800 unit. Jadi tidak sesuai," kata Anang Supriatna, Kapuspenkum Kejagung.