LPSK Hitung Restitusi Rp1,07 Triliun untuk Korban Dana Syariah Indonesia

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menghitung nilai kewajaran restitusi sebesar Rp1,07 triliun bagi 5.102 korban PT Dana Syariah Indonesia (DSI). Hasil penghitungan tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Depok, Jawa Barat, pada 21 Oktober 2026 untuk mendukung proses hukum perkara dugaan tindak pidana pencucian uang dan penipuan investasi, dilansir dari Keuangan.

Ketua LPSK Achmadi menyampaikan bahwa 5.102 pemohon telah memenuhi persyaratan formil dan materiil untuk penghitungan ganti kerugian. Proses pengajuan berlangsung pada 1 April hingga 16 Mei 2026, sedangkan verifikasi dan penghitungan dilakukan pada 17 Mei hingga 5 Oktober 2026.

Achmadi menjelaskan bahwa penilaian dilakukan dengan memeriksa dokumen permohonan, data korban, serta informasi dari instansi terkait. Dokumen yang diperiksa mencakup surat permohonan restitusi, sertifikat elektronik PT DSI, perjanjian Wakalah Bil Ujrah, tangkapan layar saldo akun pada dasbor DSI, dan mutasi rekening.

Dalam proses tersebut, LPSK turut menggunakan data korban dan surat keterangan dari Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri), serta data pemberi pinjaman atau lender dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Achmadi menyatakan bahwa penilaian dilakukan secara objektif dengan mempertimbangkan dokumen dan informasi yang tersedia.

"LPSK telah melakukan verifikasi dan penghitungan secara objektif terhadap permohonan restitusi yang diajukan para korban. Dari proses tersebut, diperoleh nilai kewajaran restitusi sebesar Rp 1,07 triliun bagi 5.102 korban yang memenuhi persyaratan," ujar Achmadi, Ketua LPSK.

Dalam perkara yang diduga berkaitan dengan skema Ponzi, LPSK juga memperhitungkan keuntungan atau imbal hasil yang pernah diterima korban selama masa investasi sebagai bagian dari dana yang berasal dari skema kejahatan. Pendekatan tersebut digunakan untuk menentukan nilai kerugian riil berdasarkan hasil penilaian lembaga tersebut.

Penyerahan laporan restitusi kepada Kejari Depok merupakan bagian dari pemenuhan hak korban untuk memperoleh ganti kerugian. Achmadi mengapresiasi koordinasi Bareskrim Polri, Kejaksaan Agung melalui Kejari Depok, dan OJK dalam proses penghitungan tersebut.

Achmadi menegaskan bahwa restitusi menjadi bagian dari upaya pemulihan hak korban tindak pidana.

"Pemenuhan hak restitusi merupakan bagian penting dari upaya menghadirkan keadilan bagi korban tindak pidana," tutur Achmadi.

Menurut Achmadi, laporan penghitungan yang telah diserahkan dapat digunakan dalam proses penuntutan dan menjadi bahan pertimbangan majelis hakim. Keputusan untuk mengabulkan atau menolak restitusi, termasuk besaran pembayaran yang diberikan, tetap menjadi kewenangan majelis hakim dan akan ditetapkan melalui putusan pengadilan.

Kepala Kejaksaan Negeri Depok Arif Budiman mengatakan hasil penghitungan restitusi akan disampaikan dalam persidangan. Penjelasan lebih terperinci akan diberikan oleh ahli yang dihadirkan LPSK.

Arif menyebut sekitar 25 ribu korban tercatat dalam perkara PT DSI. Dari jumlah tersebut, verifikasi OJK dan LPSK mengidentifikasi sekitar 14 ribu korban, sedangkan penghitungan restitusi dilakukan terhadap 5.102 orang yang mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan administrasi.

Arif menjelaskan bahwa jumlah pemohon yang memenuhi persyaratan lebih sedikit dibandingkan total korban yang telah teridentifikasi karena penghitungan restitusi mengikuti mekanisme pengajuan yang berlaku.

"Dari sekitar 14.000 korban yang telah diverifikasi, sebanyak 5.102 orang memenuhi persyaratan untuk dilakukan penghitungan restitusi," ucap Arif, Kepala Kejaksaan Negeri Depok.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menyatakan pengembalian dana lender akan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan saksi dan korban. Ia juga menjelaskan bahwa penyitaan aset PT DSI merupakan kewenangan aparat penegak hukum karena perkara tersebut masih dalam proses penegakan hukum.

Bareskrim Polri telah menetapkan lima tersangka individu dalam perkara ini, yaitu Direktur Utama sekaligus Pemegang Saham PT DSI Taufiq Aljufri (TA), Komisaris dan Pemegang Saham PT DSI ARL, mantan Direktur dan Pemegang Saham PT DSI Mery Yuniarni (MY), mantan Direktur PT DSI periode 2018 hingga 2024 sekaligus pendiri PT DSI AS, serta FH.

FH merupakan pendiri dan penasihat PT DSI, mantan Direktur Operasional dan Sarana Sistem Informasi periode 2014 hingga 2017, mantan Direktur Grup Inovasi Keuangan Digital periode 2017 hingga 2018 di OJK, serta mantan Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko periode 2018 hingga 2022 di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri membagi penanganan perkara ke dalam beberapa berkas. Berkas pertama mencakup TA, MY, dan ARL, berkas kedua memuat tersangka AS, berkas ketiga memuat tersangka FH, sedangkan berkas keempat menyangkut PT DSI sebagai subjek hukum korporasi.

Bareskrim Polri juga berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), jaksa penuntut umum, dan LPSK untuk menelusuri aliran dana serta aset yang diduga berasal dari tindak pidana. Koordinasi dengan Korps Lalu Lintas Polri dan Badan Pertanahan Nasional dilakukan untuk membantu menemukan, mengidentifikasi, melacak, dan mengamankan aset sebagai barang bukti serta mendukung pemulihan kerugian korban.

Dalam perkara ini, penyidik menduga platform fintech P2P lending syariah digunakan untuk menjalankan skema Ponzi dan penipuan investasi berskala besar, termasuk melalui manipulasi proyek fiktif dengan memanfaatkan data peminjam yang telah tersedia. Dugaan tindak pidana lainnya meliputi penggelapan dalam jabatan, penipuan melalui media elektronik, pencatatan laporan keuangan palsu, dan transaksi tanpa dokumen yang sah.