Pratama Persadha Bedakan LIMS dengan Spyware Pegasus

Dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh pada 2025 hingga 2026 memunculkan perhatian terhadap teknologi intersepsi komunikasi. Salah satu sistem yang menjadi sorotan adalah Lawful Interception Management System (LIMS), yang memiliki mekanisme berbeda dari spyware Pegasus, dilansir dari Detik iNET.

Perbedaan kedua teknologi tersebut terletak pada cara memperoleh informasi komunikasi. LIMS memanfaatkan infrastruktur jaringan operator telekomunikasi, sedangkan Pegasus bekerja dengan menyusup langsung ke perangkat elektronik milik target.

Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber Indonesia (CISSReC), Pratama Persadha, menjelaskan bahwa LIMS merupakan platform penghubung antara kebutuhan intersepsi aparat penegak hukum dan jaringan telekomunikasi yang dikelola operator.

Melalui mekanisme tersebut, perintah intersepsi dapat diteruskan menuju infrastruktur operator. Selanjutnya, salinan komunikasi dari sasaran yang ditentukan dikirimkan ke pusat pemantauan milik pihak berwenang.

Informasi yang dapat dikumpulkan melalui sistem ini tidak terbatas pada isi percakapan. Data pendukung berupa metadata komunikasi juga dapat diperoleh, termasuk nomor pihak yang dihubungi, waktu komunikasi berlangsung, durasi percakapan, serta pola hubungan komunikasi.

Namun, kemampuan mengakses isi percakapan tidak selalu sama pada setiap layanan. Faktor teknologi enkripsi yang digunakan turut menentukan apakah informasi komunikasi dapat dibaca melalui proses intersepsi jaringan.

Komunikasi yang menerapkan enkripsi end-to-end, misalnya, tidak serta-merta dapat dibuka oleh pihak yang melakukan intersepsi melalui jaringan operator. Dengan demikian, keberadaan LIMS tidak otomatis memberikan kemampuan membaca seluruh komunikasi yang melewati jaringan tersebut.

Berbeda dari pendekatan berbasis infrastruktur operator, Pegasus merupakan perangkat lunak pengintai yang dirancang untuk masuk ke perangkat sasaran. Setelah berhasil menginfeksi perangkat, spyware tersebut dapat mengakses informasi dari dalam sistem yang telah disusupi.

Perbedaan mekanisme operasional itu menjadi alasan mengapa LIMS dan Pegasus tidak tepat dianggap sebagai teknologi yang sama. Keduanya memang berkaitan dengan pengawasan komunikasi, tetapi menggunakan jalur dan pendekatan teknis yang berlainan.

Dugaan penyalahgunaan akses sistem LIMS

Meski demikian, identitas teknologi yang digunakan dalam dugaan penyadapan terhadap sejumlah tokoh belum dapat dipastikan. Pratama menyebut belum tersedia informasi teknis terbuka yang memadai untuk mengidentifikasi perangkat maupun metode intersepsi dalam perkara tersebut.

Ia mengingatkan bahwa menghubungkan dugaan penyadapan dengan perangkat lunak tertentu tanpa bukti teknis dapat menghasilkan kesimpulan yang keliru.

Pratama menyampaikan peringatan tersebut ketika dimintai keterangan oleh detikINET pada Rabu (4/11/2026).

"Menyimpulkan penyadapan dilakukan dengan spyware tertentu adalah lompatan yang tidak berdasar," jelasnya kepada detikINET, Rabu (4/11/2026).

Dalam perkembangan perkara, Bareskrim Polri pada 3 November 2026 mengungkap dugaan adanya sejumlah nomor telepon yang dimasukkan ke server LIMS. Pemasukan nomor tersebut diduga berlangsung tanpa proses verifikasi dan tanpa landasan penyelidikan maupun penyidikan yang sah.

Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan dalam penggunaan teknologi intersepsi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis perangkat. Aspek legalitas pemberian kewenangan, prosedur pemeriksaan, dan pengendalian akses juga menjadi perhatian penting.

Menurut Pratama, teknologi yang awalnya disediakan untuk menunjang penegakan hukum tetap berisiko dimanfaatkan secara tidak semestinya apabila mekanisme pengamanannya tidak diterapkan dengan baik.

Karena itu, pengoperasian sistem penyadapan membutuhkan kontrol akses yang ketat, tahapan verifikasi berlapis, serta pengawasan independen. Ketiga unsur tersebut diperlukan agar kewenangan intersepsi tidak digunakan di luar kepentingan yang dibenarkan.

Pratama dorong audit perangkat penyadapan

Untuk menelusuri kemungkinan penyalahgunaan kewenangan, Pratama mendorong pemeriksaan menyeluruh terhadap perangkat penyadapan yang dimiliki institusi berwenang di Indonesia. Audit tersebut dinilai perlu mencakup aspek teknis sekaligus tata kelola operasional.

Pemeriksaan juga perlu mengidentifikasi pihak-pihak yang mempunyai hak mengoperasikan sistem. Selain itu, rekam jejak aktivitas perangkat harus ditelusuri untuk mengetahui bagaimana sistem digunakan.

Langkah audit tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan penggunaan teknologi intersepsi tetap berada dalam batas kewenangan yang berlaku. Pengawasan tidak cukup hanya diarahkan kepada perangkat, tetapi juga harus mencakup orang-orang yang memiliki kendali atas pengoperasiannya.

Pratama menekankan bahwa besarnya kewenangan untuk mengakses komunikasi masyarakat harus diimbangi dengan tingkat pertanggungjawaban dan pengawasan yang sepadan.

"Satu prinsip yang harus dipegang: semakin besar kewenangan seseorang mengawasi komunikasi masyarakat, semakin kuat pengawasan yang harus diberlakukan terhadap orang itu," tegas Pratama.