BI Perketat Likuiditas PUAB Bank Kecil Hadapi Tekanan Dana

Tekanan likuiditas menjadi tantangan bagi bank bermodal kecil ketika penghimpunan dana masyarakat melemah dan biaya pendanaan antarbank berpotensi meningkat. Dilansir dari Keuangan, kondisi ini menjadi perhatian setelah Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga fasilitas deposito menjadi 5%, sementara BI-Rate tetap berada di level 5,75%. Perubahan kebijakan tersebut mempersempit peluang perbankan memperoleh dana dari pasar uang antarbank (PUAB) dengan bunga lebih rendah.

Situasi ini semakin menantang bagi kelompok bank yang mengalami penurunan dana pihak ketiga (DPK), salah satu sumber utama pendanaan untuk mendukung kegiatan penyaluran kredit. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, DPK kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) I mengalami kontraksi 8,14% secara tahunan (year-on-year/yoy) per Agustus 2026. Penurunan tersebut terjadi ketika bank kecil juga menghadapi risiko kenaikan biaya untuk memperoleh dana melalui PUAB.

Untuk membantu menjaga ketersediaan dana di industri perbankan, BI telah memberikan kelonggaran melalui penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) secara bertahap sebesar 2%. Kebijakan ini ditujukan agar bank memiliki ruang lebih besar untuk mempertahankan likuiditas sekaligus mendukung pertumbuhan kredit.

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI Erwin Gunawan Hutapea menjelaskan bahwa akses pendanaan dari bank sentral tetap tersedia bagi perbankan yang memenuhi persyaratan aset dasar atau underlying sesuai kebutuhan likuiditasnya. Dalam keterangannya pada Jumat (23/10/2026), Erwin menerangkan bahwa PUAB berfungsi mempertemukan bank yang membutuhkan dana dengan institusi yang memiliki kelebihan likuiditas. Apabila kebutuhan kedua pihak tidak sesuai, perbankan masih dapat memanfaatkan instrumen BI dengan dukungan aset yang memenuhi ketentuan.

"Mekanisme PUAB itu mempertemukan bank yang membutuhkan likuiditas dengan bank yang kelebihan likuiditas. Kalau tidak match, ada instrumen BI untuk mengakses likuiditas sepanjang memiliki underlying, surat berharga ataupun valas," jelas Erwin. Selain menyediakan instrumen pendanaan, BI berencana memperkuat peran bank dealer utama (DU) di pasar uang dan pasar valuta asing (PUVA). Penguatan tersebut diarahkan untuk membantu mendistribusikan likuiditas kepada bank yang membutuhkan dana, termasuk institusi yang tidak memiliki underlying memadai untuk mengakses fasilitas BI secara langsung.

Strategi bank menjaga pendanaan dan kualitas kredit

Di tingkat bank, tekanan likuiditas mendorong penyesuaian strategi penghimpunan dana dan penyaluran kredit. OK Bank menjadi salah satu institusi yang menghadapi tantangan tersebut, dengan rasio kredit terhadap pendanaan atau loan to deposit ratio (LDR) mencapai 131,04% hingga Agustus 2026. Direktur OK Bank Efdinal Alamsyah mengatakan bahwa pihaknya terus memantau perkembangan suku bunga dan kondisi likuiditas pasar.

Bank tersebut berencana meningkatkan penghimpunan DPK sekaligus memperluas sumber pendanaan agar kegiatan intermediasi tetap berjalan. "Kami akan menjaga likuiditas secara prudent," tegasnya.

Efdinal juga menyampaikan bahwa penyaluran kredit akan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kualitas aset dan ketersediaan dana. Hingga akhir tahun, OK Bank berkomitmen menjaga LDR pada tingkat yang sehat sesuai profil risiko perusahaan.

Strategi tersebut menempatkan kecukupan pendanaan sebagai salah satu pertimbangan dalam ekspansi kredit. Dengan memperhatikan kualitas aset dan kondisi likuiditas, bank berupaya menyesuaikan pertumbuhan bisnis dengan kapasitas pendanaan yang tersedia.

Bank Jakarta perkuat giro dan tabungan

Berbeda dengan tantangan yang dihadapi bank kecil dalam memperoleh pendanaan, Bank Jakarta menyambut positif pelonggaran GWM oleh BI. Direktur Utama Bank Jakarta Agus Haryoto menilai kebijakan tersebut dapat membantu perbankan mengelola likuiditas ketika pertumbuhan DPK menghadapi tekanan.

Bank Jakarta mengarahkan strategi penghimpunan dana pada penguatan rekening giro dan tabungan. Upaya tersebut dilakukan melalui perluasan layanan transaksi yang menyasar ekosistem pemerintah daerah, penggajian atau payroll, dunia usaha, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan merchant. Menurut Agus, pendekatan tersebut membuat penghimpunan dana lebih berorientasi pada kebutuhan transaksi nasabah dan mutu layanan. Strategi ini menjadi bagian dari upaya bank memperkuat sumber pendanaan di tengah kondisi pertumbuhan DPK yang menantang.

Di sisi penyaluran kredit, Bank Jakarta akan menyesuaikan ekspansi dengan proyeksi arus kas dan kemampuan pendanaan. Bank tersebut juga berencana mempertahankan cadangan aset likuid yang memadai serta melakukan diversifikasi sumber dana. "Jadi pertumbuhan bisnis harus berjalan bersama kecukupan likuiditas, biaya dana yang terkendali, dan kualitas kredit yang terjaga," jelas Agus.

Langkah yang ditempuh OK Bank dan Bank Jakarta memperlihatkan pentingnya pengelolaan pendanaan dalam menjaga kegiatan intermediasi. Di tengah perubahan kebijakan suku bunga dan tekanan penghimpunan DPK, kecukupan likuiditas, pengendalian biaya dana, serta kualitas kredit menjadi perhatian dalam menentukan ekspansi bisnis perbankan.