Lee Jae-myung Dorong Pembentukan Otoritas Keamanan Siber Korsel

Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung mendorong pembentukan otoritas keamanan siber tingkat pemerintah di Seoul pada Selasa (3/11/2026). Langkah tersebut bertujuan menyatukan koordinasi antarlembaga sekaligus memperkuat perlindungan layanan publik dan infrastruktur penting dari ancaman serangan digital, dilansir dari Internasional.

Lee menilai sistem perlindungan yang berlaku saat ini belum cukup efektif menghadapi ancaman siber. Mekanisme yang lebih mengutamakan pemeriksaan dan penanganan setelah serangan dinilai memiliki keterbatasan dalam mencegah insiden.

Dalam rapat kabinet, Lee menyoroti perlunya perubahan pendekatan menuju sistem keamanan yang lebih menyeluruh dan berorientasi pada pencegahan.

"Sistem keamanan yang ada saat ini, yang berpusat pada inspeksi dan respons setelah kejadian, menunjukkan keterbatasan yang nyata," ujar Lee dalam rapat kabinet.

Selain pembentukan otoritas pusat, Lee mengusulkan keterlibatan berbagai sektor dalam memperkuat pertahanan digital nasional. Kerja sama tersebut dinilai perlu mencakup instansi pemerintah dan pihak swasta.

"Perlu juga dibahas pembentukan gugus tugas tingkat pemerintah yang mencakup sektor publik maupun swasta," kata Lee.

Presiden Korea Selatan itu juga meminta jajarannya mengkaji pembentukan lembaga khusus yang memiliki kewenangan mengawasi serta menyelaraskan berbagai fungsi keamanan siber. Saat ini, tanggung jawab tersebut masih tersebar di sejumlah lembaga.

"Saya meminta Anda untuk mempertimbangkan secara serius pembentukan badan keamanan siber yang kuat dan efektif, sebuah otoritas pusat, yang mampu mengawasi serta mengoordinasikan fungsi-fungsi keamanan yang saat ini masih terpisah-pisah," ujar Lee.

Seruan tersebut muncul setelah meningkatnya perhatian terhadap ancaman pencurian dan serangan digital, termasuk insiden bernilai miliaran dolar yang menimpa Binance, bursa mata uang kripto terbesar di dunia.

Lee menyinggung insiden tersebut tanpa secara langsung menyebut Korea Utara sebagai pihak yang bertanggung jawab. FBI sebelumnya menuduh Korea Utara terlibat dalam serangan tersebut, sementara pemerintah Pyongyang membantah keterlibatan mereka.

Di dalam negeri, Badan Intelijen Nasional atau National Intelligence Service telah memulai pemeriksaan keamanan darurat. Menurut laporan kantor berita Yonhap, pemeriksaan tersebut mencakup lebih dari 2.100 kementerian pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga publik.

Korea Selatan juga menghadapi sejumlah gangguan keamanan digital dalam beberapa waktu terakhir. Sektor keuangan negara tersebut bahkan mengalami serangan siber dalam beberapa minggu terakhir.

Selain itu, peretas asal Korea Utara sebelumnya telah dituduh terlibat dalam berbagai serangan terhadap perusahaan mata uang kripto, perbankan, serta sistem pemerintahan. Berbagai insiden tersebut menjadi bagian dari persoalan keamanan siber yang dihadapi Korea Selatan.