Lampung Kembangkan Kawasan Wisata Terpadu untuk Investor

Pengembangan destinasi pariwisata menjadi salah satu fokus Pemerintah Provinsi Lampung untuk meningkatkan daya tarik daerah sekaligus memperpanjang waktu kunjungan pelancong. Dilansir dari Detik Travel, pemerintah daerah menyiapkan Kawasan Wisata Terpadu di tiga wilayah strategis.

Program tersebut diarahkan untuk menciptakan kawasan pariwisata yang saling terintegrasi. Dengan pengembangan tersebut, wisatawan diharapkan tidak hanya datang untuk berkunjung, tetapi juga menghabiskan waktu lebih panjang di Lampung.

Rencana ini sekaligus menjadi upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi pariwisata yang selama ini telah menarik jutaan perjalanan wisatawan domestik setiap tahunnya.

Perjalanan wisatawan ke Lampung meningkat

Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan peningkatan signifikan dalam jumlah perjalanan wisatawan domestik menuju Lampung sepanjang 2025. Total perjalanan tercatat mencapai 27 juta, meningkat 51,6 persen dibandingkan pencapaian tahun sebelumnya. Sebagai perbandingan, jumlah perjalanan wisatawan domestik pada 2024 tercatat sebanyak 17,9 juta.

Kenaikan tersebut menunjukkan bertambahnya aktivitas perjalanan wisata menuju provinsi yang berada di ujung selatan Pulau Sumatera tersebut. Namun, peningkatan jumlah perjalanan belum sepenuhnya diikuti durasi kunjungan yang panjang. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menilai rata-rata waktu tinggal wisatawan domestik maupun mancanegara masih tergolong pendek.

Berdasarkan penilaian tersebut, rata-rata lama tinggal wisatawan di Lampung baru mencapai 1,31 hari. Kondisi ini menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah dalam menyusun strategi pengembangan destinasi.

Tiga daerah menjadi lokasi pengembangan wisata terpadu

Pemerintah Provinsi Lampung merencanakan pembangunan Kawasan Wisata Terpadu (KWT) di tiga kabupaten. Wilayah yang masuk dalam rencana pengembangan tersebut meliputi Kabupaten Pesawaran, Lampung Selatan, dan Tanggamus.

Pengembangan kawasan di ketiga lokasi itu dirancang sebagai bagian dari program pariwisata yang terintegrasi. Pemerintah daerah ingin menyediakan lingkungan investasi yang didukung berbagai fasilitas dan program pengembangan secara menyeluruh.

Selain menawarkan peluang usaha pariwisata, pemerintah daerah juga menyiapkan sejumlah kemudahan fiskal untuk menarik minat pelaku usaha. Insentif tersebut ditujukan kepada investor yang bersedia mengembangkan kegiatan usaha di dalam kawasan yang telah direncanakan.

Investor mendapat tawaran insentif pajak

Salah satu kebijakan yang disiapkan adalah pemberian pembebasan pajak atau pengurangan pajak hingga 50 persen. Rahmat Mirzani Djausal menjelaskan bahwa penawaran investasi tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk menarik modal ke sektor pariwisata. Dalam keterangannya yang dikutip dari Antara pada Jumat (6/11/2026), Rahmat menyampaikan:

"Jadi salah satu proyek yang akan kita tawarkan adalah investasi Kawasan Wisata Terpadu. Kami dari pemerintah daerah menawarkan semua investasi di tempat itu, kami akan buat tax holiday, atau bahkan diskon pajak 50 persen selamanya," kata Rahmat. Menurut Rahmat, pelaksanaan program tersebut telah memiliki landasan berupa peraturan daerah (Perda). Dengan demikian, rencana pemberian insentif dan pengembangan kawasan tidak hanya sebatas gagasan, tetapi telah disiapkan melalui regulasi pemerintah daerah.

Ia juga menjelaskan bahwa dukungan yang disediakan mencakup pembangunan infrastruktur serta program pengembangan kawasan secara komprehensif. "Intinya kawasan itulah yang kami akan berikan insentif-insentif infrastruktur, program secara komprehensif. Programnya sudah di Perda dan sudah siap," jelasnya.

Pengurangan PBJT untuk sektor hotel dan restoran

Insentif bagi investor tidak terbatas pada pembebasan pajak secara umum. Pemerintah Provinsi Lampung juga menyiapkan pengurangan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) bagi kegiatan usaha yang beroperasi di Kawasan Wisata Terpadu.

Fasilitas perpajakan tersebut mencakup sektor hotel dan restoran. Pengurangan yang ditawarkan berupa pembebasan pajak atau potongan sebesar 50 persen untuk investasi yang dilakukan di kawasan pariwisata tersebut. Kebijakan ini menjadi bagian dari penawaran pemerintah daerah kepada calon investor.

Rahmat menjelaskan bahwa insentif PBJT merupakan salah satu bentuk kemudahan yang disiapkan untuk mendukung masuknya investasi. "Kita sudah sepakat kalau investasi di kawasan wisata tersebut, PB1-nya (PBJT) kita kasih tax holiday atau kita discount 50 persen. Hal seperti itulah yang menarik investasi," tutup dia.

Ditargetkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus pariwisata

Pengembangan Kawasan Wisata Terpadu juga disiapkan sebagai tahap awal menuju pengembangan kawasan dengan status ekonomi khusus. Pemerintah Provinsi Lampung memiliki target untuk mengusulkan kawasan tersebut menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata.

Rahmat menargetkan pengajuan status KEK tersebut dapat dilakukan dalam rentang dua hingga tiga tahun mendatang. Target ini menjadi bagian dari rencana jangka menengah pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor pariwisata Lampung.

Dengan rencana pengembangan di Pesawaran, Lampung Selatan, dan Tanggamus, pemerintah daerah mengarahkan kebijakan pariwisata pada penguatan kawasan terpadu, pemberian insentif investasi, serta peningkatan lama tinggal wisatawan yang saat ini tercatat rata-rata 1,31 hari.