OPSI Usulkan Kenaikan Upah Minimum 2027 Sebesar 7 hingga 9 Persen

Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 7 hingga 9 persen untuk 2027 guna menjaga daya beli dan menyesuaikan penghasilan pekerja dengan kebutuhan hidup layak (KHL). Presiden OPSI Saeful Tavip menyampaikan usulan tersebut di tengah pembahasan antara serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah daerah, dilansir dari Nasional.

Menurut Tavip, penetapan upah minimum provinsi (UMP) harus diselesaikan paling lambat 21 November 2026, sedangkan upah minimum kabupaten/kota ditetapkan paling lambat 30 November 2026. Kedua tenggat tersebut menjadi jadwal bagi pemerintah daerah dalam menetapkan upah minimum tahun depan.

OPSI mendorong Dewan Pengupahan Daerah segera melakukan survei pasar untuk mengukur perubahan biaya kebutuhan hidup di setiap wilayah. Hasil survei tersebut diharapkan menjadi dasar perhitungan upah yang sesuai dengan kondisi pengeluaran pekerja.

Tavip menekankan pentingnya penggunaan data kebutuhan hidup sebagai pertimbangan dalam penentuan kenaikan upah minimum.

“Dewan Pengupahan Daerah harus segera melakukan survei pasar untuk mengetahui kenaikan nilai dari masing-masing komponen KHL. Hasilnya menjadi bahan perhitungan upah minimum agar lebih mencerminkan kebutuhan hidup pekerja,” ujar Saeful Tavip, Presiden OPSI.

Menurut Tavip, terdapat 64 komponen KHL yang perlu diperhitungkan, mencakup makanan dan minuman, pakaian, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, serta kebutuhan sosial. Perubahan nilai setiap komponen perlu diketahui agar penghitungan upah mencerminkan pengeluaran rumah tangga pekerja di masing-masing daerah.

Dalam penetapan upah minimum 2027, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 menggunakan formula penyesuaian yang melibatkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu atau alfa. Menurut Tavip, besaran alfa menjadi salah satu unsur yang dibahas oleh pengusaha dan serikat pekerja dalam menentukan kenaikan upah.

Ia menilai perhitungan berbasis KHL dapat memberikan gambaran kebutuhan rumah tangga pekerja secara lebih menyeluruh dibandingkan pendekatan yang hanya mengandalkan persentase kenaikan upah.

“Kalau melihat kebutuhan riil rumah tangga buruh, perhitungan kenaikan upah minimum berdasarkan KHL lebih pas karena kebutuhan pekerja tidak hanya pangan, tetapi juga perumahan, pendidikan, kesehatan, dan transportasi,” ujar Saeful Tavip, Presiden OPSI.

Selain formula pengupahan, Tavip menyoroti belum beredarnya naskah Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru. Menurut dia, dokumen tersebut diperlukan agar pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja dapat memahami ketentuan yang akan menjadi acuan dalam pembahasan upah minimum 2027.

Tavip kembali menegaskan rentang kenaikan yang diusulkan OPSI sekaligus menyoroti perlunya kepastian formula pengupahan bagi seluruh pihak yang terlibat.

“Bagi OPSI, kenaikan upah minimum yang realistis untuk 2027 berada di kisaran 7%-9%. Kejelasan formula juga diperlukan agar pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja memiliki acuan dalam pembahasan upah minimum,” ujar Saeful Tavip, Presiden OPSI.