KSPI Buka Suara Terkait Draf UU Pelindungan Ketenagakerjaan

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh memberikan klarifikasi mengenai belum teraksesnya draf final Undang-Undang (UU) Pelindungan Ketenagakerjaan oleh publik setelah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Selasa (6/10/2026), dilansir dari Nasional.

Pengesahan RUU tersebut menjadi undang-undang dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI. Kendati demikian, draf resmi dari beleid baru tersebut masih menjalani tahapan penyelarasan substansi antarpihak.

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyampaikan bahwa keterbatasan akses draf terjadi akibat perlunya proses sinkronisasi untuk memuat kepentingan pekerja dan pengusaha.

"Setiap undang-undang yang baru itu butuh sinkronisasi. Apalagi kalau dia tarikan kepentingannya besar ya," ujar Said dalam konferensi pers virtual, Rabu (7/10/2026).

Ia membandingkan proses penyelarasan substansi ini dengan penyusunan regulasi ketenagakerjaan yang pernah berlangsung sebelumnya.

"Itu kan terjadi waktu Omnibus Law, kalau teman-teman ingat tahun 2021. Berubah-ubah terus, padahal udah disahkan. Nah itu bahasanya adalah sinkronisasi," Said kembali menegaskan.

Akses terhadap draf tersebut tercatat masih terbatas selama proses penataan narasi pasal-pasal di dalamnya terus berjalan. Bahkan Said yang menjabat Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh mengaku belum memegang dokumen fisik tersebut.

"Saya pun meminta itu tidak dapat, walaupun saya sebagai Penasihat Khusus Presiden juga ya, tapi karena saya bukan Panja (Panitia Kerja) yang mewakili pemerintah, maka saya tidak punya akses itu," jelasnya.

Penataan alur kalimat dalam draf dinilai menjadi penyebab utama dokumen belum didistribusikan secara resmi ke publik maupun pejabat terkait.

"Kalimat-kalimatnya masih berserakan. Ini yang disebut sinkronisasi. Biasanya Menteri pun belum dapat kalau masih berserakan begini," lanjutnya.

Meskipun belum menerima draf utuh, pihak pekerja memastikan telah menyalurkan sejumlah masukan serta poin usulan dalam pembahasan regulasi tersebut.

"Kira-kira begitu, memang belum ada karena masih sinkronisasi," tandas Said.