UU Pelindungan Ketenagakerjaan Hapus Pengali Pesangon Setengah Kali

DPR RI resmi mengesahkan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan yang memperketat prosedur pemutusan hubungan kerja serta menghapus ketentuan pengali pesangon 0,5 kali, dilansir dari Nasional.

Regulasi terbaru ini mewajibkan perusahaan menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan hubungan kerja dan menggelar perundingan bipartit terlebih dahulu. Apabila perundingan tidak mencapai kesepakatan, proses penyelesaian dilanjutkan melalui mediasi hingga Pengadilan Hubungan Industrial.

Hak atas upah pekerja juga dipastikan tetap terbayar selama proses perselisihan berlangsung hingga mengantongi putusan hukum yang berkekuatan tetap. Langkah ini memastikan buruh tidak mendadak kehilangan mata pencaharian saat memperjuangkan haknya.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal menyatakan bahwa mekanisme baru ini membuat perusahaan tidak dapat melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak.

"Dengan bahasa lain, tidak terlalu mudah sekarang pengusaha melakukan PHK," ujar Said dalam konferensi pers, Rabu (7/10/2026).

Selain memperketat mekanisme perselisihan, aturan baru ini menetapkan batas minimal pengali pesangon sebesar satu kali ketentuan. Nilai pesangon mendatang akan ditentukan oleh faktor masa kerja, serta membuka ruang kesepakatan nilai yang lebih tinggi.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan skema lama pengali pesangon 0,5 kali telah resmi dihapuskan seusai rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (6/10/2026).

"Minimal satu kali. Tapi jelas kalau kemarin masih ada istilahnya pesangon pengalinya 0,5 itu tentu sudah tidak ada lagi," kata Yassierli.

Yassierli juga menyebut perusahaan tidak lagi memiliki celah untuk melakukan pemutusan hubungan kerja secara mudah dengan alasan efisiensi.

Meskipun mengapresiasi perubahan aturan tersebut, organisasi buruh menekankan bahwa mereka masih menunggu naskah resmi undang-undang dari pemerintah.

"KSPI dan Partai Buruh menerima Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan ini dengan catatan," ujar Said.

Pihak buruh bakal mengawal penyusunan peraturan pemerintah dan regulasi teknis turunan untuk memastikan kepastian perlindungan hak-hak pekerja di lapangan.