Kristomei Sianturi Benahi Internal BNPB Usai OTT KPK

Pembenahan organisasi dan kelanjutan penanganan bencana menjadi dua agenda yang akan dijalankan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kristomei Sianturi setelah resmi menjabat. Langkah tersebut menyusul operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berkaitan dengan dugaan korupsi di lingkungan BNPB, dilansir dari Nasional. Kristomei menyampaikan rencana itu setelah dilantik sebagai Kepala BNPB di Istana Negara pada Kamis (15/10/2026).

Ia akan memulai tugasnya dengan mengonsolidasikan internal organisasi untuk mengetahui kondisi lembaga dan menyikapi persoalan hukum yang sedang berlangsung. Menurut Kristomei, konsolidasi diperlukan sebelum menentukan langkah pembenahan lebih lanjut. Ia menegaskan bahwa proses tersebut menjadi bagian awal dari upayanya memahami situasi di dalam BNPB.

“Betul. Tentu saja. Saya tadi sudah bilang akan melakukan konsolidasi internal,” ujar Kristomei.

BNPB tidak akan mengintervensi proses hukum

Penanganan perkara yang sedang diselidiki KPK akan diserahkan kepada aparat penegak hukum. Kristomei menyatakan BNPB tidak akan mencampuri proses tersebut dan meminta agar penanganannya tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. “Kami serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk memprosesnya. Tidak ada intervensi dari BNPB. Silakan aparat penegak hukum memproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.

Mengenai kemungkinan penggantian pejabat atau pegawai yang terseret perkara hukum, Kristomei belum mengambil keputusan. Kebijakan tersebut akan mempertimbangkan perkembangan proses hukum yang sedang berjalan. “Nanti kita lihat. Kalau memang harus diganti karena ada proses hukum, ya memang harus kita ganti,” ujarnya.

Hingga saat itu, belum ada rincian mengenai bentuk pembenahan organisasi maupun identitas pejabat yang berpotensi diganti. Kristomei memilih melakukan konsolidasi terlebih dahulu untuk menilai kebutuhan dan keadaan internal lembaga.

Lima orang menjadi tersangka dalam perkara BNPB

KPK sebelumnya menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang menggunakan dana siap pakai kebencanaan di BNPB. Kelima orang tersebut telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK.

Salah satu tersangka adalah Bima Setyawan, adik Kepala BNPB sebelumnya, Letnan Jenderal Suharyanto. Sementara itu, Sekretaris Utama (Sestama) BNPB Rustian, yang sempat diamankan dalam OTT, telah dipulangkan dan kini berstatus sebagai saksi. Ketua KPK Setyo Budianto menyampaikan bahwa para tersangka berasal dari unsur internal BNPB dan pihak swasta.

Komposisinya mencakup satu pejabat pembuat komitmen (PPK), dua pegawai BNPB, serta dua orang dari pihak swasta. Ketiga tersangka dari unsur internal yang disebutkan dalam perkara tersebut adalah Gabriel Purwaka Sigit, Richard Erlangga, dan Bima Setyawan. Gabriel menjabat Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB sekaligus PPK, sedangkan Richard merupakan Tenaga Ahli Kepala BNPB.

Dua tersangka lainnya berasal dari pihak swasta, yakni Gery Prasetiawan dan Syifa Nrika G. Kelimanya telah menjalani penahanan terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang menggunakan dana siap pakai kebencanaan.

Penanganan bencana tetap menjadi prioritas

Di tengah persoalan hukum yang melibatkan sejumlah pihak, BNPB tetap harus menjalankan tanggung jawab utama dalam penanggulangan bencana. Kristomei menyoroti beberapa pekerjaan mendesak yang membutuhkan perhatian lembaganya, termasuk penanganan kebakaran hutan dan lahan, banjir, serta erupsi gunung berapi. Untuk memastikan tugas tersebut berjalan, ia berencana menyelaraskan pembenahan internal dengan percepatan penanganan bencana di lapangan. Menurut Kristomei, respons terhadap situasi darurat membutuhkan kerja sama berbagai pihak, bukan hanya BNPB.

Koordinasi yang diperlukan mencakup kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, aparat keamanan, serta masyarakat. Keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian penting dalam pelaksanaan penanggulangan bencana. Kristomei juga meminta jajaran BNPB bergerak secara responsif agar warga yang terdampak bencana dapat segera memperoleh penanganan. Dengan demikian, konsolidasi organisasi dan pelaksanaan tugas kemanusiaan menjadi agenda yang harus berjalan bersamaan di bawah kepemimpinannya.