Prabowo Perintahkan Penguatan Penanganan Karhutla di Daerah

Pemerintah pusat meminta seluruh aparat penanggulangan bencana dan pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Instruksi Presiden Prabowo Subianto tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono di Jakarta, Sabtu (31/10/2026), untuk mengantisipasi dampak kebakaran yang mengancam masyarakat.

Dilansir dari Nasional, Sugiono menjelaskan bahwa Prabowo meminta seluruh aparat mengambil langkah proaktif dengan mengerahkan kemampuan yang tersedia. Penanganan karhutla tidak boleh hanya mengandalkan perubahan cuaca atau mengharapkan turunnya hujan.

Dalam keterangannya, Sugiono menyampaikan arahan Presiden mengenai pentingnya kesiapan menghadapi kemungkinan kebakaran berulang.

"Bapak Presiden menyampaikan bahwa jangan hanya berharap semata-mata kepada hujan yang akan turun, tetapi lebih dari itu kita harus menggunakan semua kemampuan, akal, pikiran, dan kekuatan kita untuk bisa mengantisipasi dampak jika kejadian serupa kita alami lagi," ujar Sugiono, Menko PMK.

Sugiono menilai karhutla telah menimbulkan persoalan yang melampaui kerusakan lingkungan. Kebakaran tersebut juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat, keselamatan jiwa, serta keberlanjutan ekosistem.

Ia menekankan bahwa pengalaman dari kejadian kebakaran sebelumnya harus menjadi perhatian dalam memperkuat upaya pencegahan dan penanganan bencana.

"Ini merupakan suatu pelajaran bagi kita, bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi bukan semata-mata isu ekologi, namun telah mengorbankan kesehatan, tetapi juga bahkan mengorbankan jiwa bagi masyarakat," kata Sugiono.

Selain dampak kebakaran, pemerintah juga menghadapi persoalan munculnya titik api baru ketika proses pemadaman masih berlangsung. Kondisi tersebut menjadi alasan perlunya peningkatan patroli dan pengawasan di wilayah rawan.

"Penguatan patroli perlu dilakukan, karena di saat kita sedang berusaha memadamkan kebakaran, ada titik-titik baru yang terjadi," kata Sugiono.

Menurut Sugiono, pengawasan lapangan perlu diperketat, terutama di provinsi-provinsi prioritas. Pemerintah juga diminta mempercepat pemenuhan sarana pemantauan agar kemunculan titik api baru dapat diantisipasi.

Patroli tersebut sekaligus ditujukan untuk mencegah pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan secara sengaja. Karena itu, pengawasan terhadap aktivitas di kawasan rawan menjadi bagian penting dari penanganan karhutla.

"Peningkatan patroli merupakan sesuatu yang sangat penting, terutama di provinsi-provinsi prioritas untuk bisa mengantisipasi pelaku-pelaku yang melakukan pembakaran secara sengaja," ucap Sugiono.

Di sisi lain, pemerintah daerah diminta segera mendata kebutuhan peralatan pendukung penanggulangan bencana. Hasil inventarisasi tersebut perlu dikoordinasikan langsung dengan pemerintah pusat agar kebutuhan penanganan dapat dipenuhi.

Sugiono juga meminta pemerintah daerah memperhatikan potensi banjir dan tanah longsor. Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah menormalisasi sungai yang masih tertutup material banjir sebelumnya serta memperbaiki saluran drainase.

Inventarisasi kebutuhan peralatan menjadi bagian dari persiapan menghadapi kemungkinan bencana hidrometeorologi. Pemerintah daerah dapat menyampaikan kebutuhan tersebut kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) maupun Kemenko PMK.

"Segera lakukan inventarisasi kebutuhan peralatan yang harus dipenuhi dalam rangka memitigasi kemungkinan banjir dan tanah longsor. Kebutuhan tersebut bisa disampaikan langsung baik ke BNPB maupun ke kami (Kemenko PMK)," imbuh Sugiono.