BNPB Catat 481,26 Hektare Karhutla Belum Padam di Enam Provinsi

Upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi prioritas masih menyisakan 481,26 hektare area yang belum padam per 20 Oktober 2026. Pemerintah mengandalkan pemadaman darat dan udara, operasi modifikasi cuaca, serta penegakan hukum untuk menangani kebakaran yang berlangsung di sejumlah wilayah tersebut, dilansir dari Detik iNET. Laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, dari target penanganan sekitar 983,34 hektare, area yang berhasil dipadamkan mencapai 502,08 hektare atau 51,1%.

Sementara itu, 481,26 hektare lainnya atau setara 48,9% masih memerlukan penanganan. Kalimantan Tengah mencatat sisa area karhutla terbesar, yakni 321,35 hektare. Berikutnya, Sumatra Selatan masih memiliki sekitar 84 hektare area terdampak, sedangkan Jambi mencatat sekitar 70 hektare.

Dalam diskusi bertajuk Strategi Penanganan Karhutla dan Penguatan Respons Darurat Melalui Kolaborasi Lintas Sektor di Amanaia Satrio, Jakarta Selatan, Rabu (21/10/2026), Asisten Deputi Bidang Koordinasi Kekuatan Kemampuan dan Kerja Sama Pertahanan Kemenko Polkam, Brigjen TNI (Mar) Kresno Pratowo, menyoroti kendala penyediaan sumber air dan mobilitas kendaraan pengangkut air dalam operasi pemadaman.

Selain kendala di darat, kondisi kabut asap dan rendahnya jarak pandang turut membatasi operasi udara. Berdasarkan laporan BNPB, operasi pengeboman air atau water bombing di Kalimantan Tengah tidak dilaksanakan pada 20 Oktober karena jarak pandang yang rendah. Di Sumatera Selatan, BNPB melaporkan 81 kali pengeboman air telah dilakukan dengan hasil pemadaman sekitar 20 hektare dari sasaran seluas sekitar 58 hektare.

Pemerintah juga menjalankan operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk membantu membasahi wilayah rawan kebakaran, termasuk lahan gambut. Pelaksanaan operasi tersebut bergantung pada kondisi atmosfer dan ketersediaan awan yang mendukung. Pada 20 Oktober, operasi modifikasi cuaca dilaksanakan di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan. Sementara itu, tidak ada penerbangan OMC harian di Jambi karena pertumbuhan awan dinilai kurang mendukung.

Direktur Penanganan Darurat Wilayah III BNPB, Nelwan Harahap, menjelaskan bahwa penanganan kebakaran perlu dilanjutkan setelah api berhasil dipadamkan. Tahapan berikutnya mencakup pendinginan dan pembasahan untuk mengurangi risiko bara api yang masih tersimpan di bawah permukaan tanah. Perhatian khusus diberikan pada lahan gambut karena bara yang tertinggal di bawah permukaan dapat memicu kebakaran kembali.

Pembasahan melalui dukungan modifikasi cuaca menjadi bagian dari penanganan lanjutan, tetapi tidak menggantikan pemadaman langsung di lokasi kebakaran. Sementara itu, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan Thomas Nifinluri memaparkan strategi pengendalian yang mencakup pencegahan, pemadaman, dan pemulihan setelah kebakaran. Upaya tersebut meliputi patroli terpadu, penerapan pembukaan lahan tanpa membakar, pemberdayaan masyarakat, serta pemulihan wilayah terdampak.