KPK Temukan Praktik Plagiarisme dan Joki Skripsi di Perguruan Tinggi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis hasil Survei Penilaian Integritas Pendidikan (SPI) tahun 2026 pada Selasa (6/10/2026) yang mengungkap masih maraknya praktik plagiarisme dan budaya menyontek di lingkungan perguruan tinggi, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Plh Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Dian Novianthi, menjelaskan bahwa kecurangan akademik berupa tindakan plagiarisme tercatat terjadi pada 48 persen responden di 93 persen satuan pendidikan tinggi yang disurvei.

Selain masalah plagiarisme, data KPK juga memperlihatkan tingkat kecurangan saat pelaksanaan ujian yang mencapai 50 persen responden pada 97 persen perguruan tinggi.

"Terkait melakukan kecurangan, masih terjadi di level dasmen, di 26 persen peserta didik masih menyontek pada saat ujian. Dan ini terjadi di 51 persen satuan pendidikan level dasmen, sementara di perguruan tinggi terjadi 50 persen responden dan 94 persen satuan pendidikan," ungkap Dian Novianthi, Plh Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK.

Temuan tersebut juga menyoroti minimnya keberanian para mahasiswa untuk menolak tindakan tidak jujur dari rekan sebaya mereka saat proses ujian berlangsung.

"Salah satu temuan yang kami temukan adalah peserta didik masih tidak berani menolak menyontek ketika banyak teman melakukannya. Ini kami temukan di 18 responden dasar menengah, yang terjadi di 43 persen satuan pendidikan, dan di perguruan tinggi terjadi di 18 persen responden, dan di 71 persen satuan pendidikan level perguruan tinggi," ujar Dian Novianthi, Plh Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK.

Tidak hanya kecurangan ujian harian, survei pada dimensi karakter tersebut menunjukkan keterlibatan pihak ketiga dalam pembuatan tugas akhir mahasiswa.

"Masih ada temuan terkait mahasiswa yang membayar pihak lain untuk mengerjakan tugas akhir atau skripsi, ini seperti joki tugas ya. Ini di dikti dilaporkan oleh 43 persen responden, dan terjadi di 91 persen satuan pendidik yang disurvei," kata Dian Novianthi, Plh Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK.