KPK Periksa Menteri ATR Nusron Wahid Kasus Suap HGB Summarecon

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid sebagai saksi kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan PT Summarecon Tbk di Kabupaten Bogor pada Rabu, 7 Oktober 2026. Pemeriksaan terhadap Politikus Partai Golkar tersebut bertujuan mendalami keterangan guna melengkapi berkas penyidikan perkara dugaan suap, pemerasan, serta gratifikasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN. "Benar, hari ini, Rabu (7/10), Penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap NW selaku Menteri ATR/BPN, dalam rangka pendalaman penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya kepada wartawan.

Juru bicara lembaga antirasuah itu menegaskan status pemeriksaan politikus tersebut murni sebagai saksi untuk memperjelas konstruksi hukum.

"Yang bersangkutan dijadwalkan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam perkara ini," sambungnya. KPK optimistis saksi akan kooperatif menghadiri jadwal pemeriksaan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

"KPK meyakini Nusron Wahid akan hadir memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik sebagai bentuk kepatuhan dan penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan," kata Budi. Penyidikan kasus ini dipastikan berjalan secara profesional dan transparan sesuai aturan perundang-undangan.

"KPK memastikan seluruh proses penyidikan dilakukan secara profesional, berdasarkan alat bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta hak-hak hukum setiap pihak," ujarnya. Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto menyampaikan bahwa surat pemanggilan resmi telah disampaikan kepada Menteri ATR/BPN sejak pekan lalu. "Artinya, saya yakin bahwa harusnya sudah diterima oleh yang bersangkutan. Kemudian sudah dipahami bahwa salah satu kewajiban hukum terhadap warga negara manakala ada panggilan adalah menghadiri atau memenuhi panggilan tersebut, ya, untuk memberikan keterangan," kata Setyo di Gedung Juang KPK, Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Perkara korupsi ini terungkap melalui operasi tangkap tangan yang digelar KPK di kawasan Jabodetabek pada Senin, 14 September 2026, dengan menyita barang bukti uang tunai sebesar Rp106,3 miliar dari 19 orang yang diamankan.

Sebanyak delapan orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Dirjen PPTR Lampri, Kepala Kantah Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrianto Pitoyo Adhi, politikus Fahd El Fouz, mantan Bupati Kebumen Arif Sugianto, serta tiga pihak swasta yaitu Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlefi. Empat tersangka di antaranya, yaitu Fahd, Fakhry, Erwin, dan Rizal, disebut KPK merupakan orang kepercayaan Nusron Wahid. Kasus bermula dari permohonan perpanjangan dan pemecahan HGB tanah Summarecon di Bogor yang bersengketa dengan ahli waris pemilik SHM. Pihak Summarecon diduga memberikan uang suap senilai Rp1,5 miliar dari komitmen awal Rp2 miliar kepada oknum pejabat BPN untuk membuka blokir dan menerbitkan sertifikat.

Rangkaian penggeledahan telah dilakukan penyidik KPK sejak 17 hingga 29 September 2026 di berbagai lokasi, mulai dari kantor Direktorat BPN, kantor PT Summarecon Agung, Kantah Bogor, Kanwil BPN Jawa Timur, hingga kantor PT Bela Parahiyangan Investindo.