KPK Geledah Kantor BPK Jateng dan Sita Uang Ratusan Juta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai ratusan juta rupiah saat menggeledah Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah di Semarang, Kamis (22/10/2026). Penggeledahan pada Jumat (23/10/2026) dilaporkan berkaitan dengan penyidikan dugaan suap untuk menghapus temuan audit keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, penyidik juga mengamankan dokumen dan barang elektronik dari kantor tersebut. Selain kantor BPK, tim penyidik menggeledah dua lokasi lain berupa rumah pihak yang terkait dengan perkara.

Budi menyebut barang bukti yang ditemukan sedang diteliti penyidik untuk mengetahui keterkaitannya dengan dugaan tindak pidana dalam perkara tersebut.

"Saat melakukan penggeledahan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, penyidik juga menemukan dan menyita uang tunai senilai ratusan juta rupiah," jelas Budi kepada wartawan, Jumat (23/10/2026).

Budi menjelaskan, dua lokasi tambahan yang digeledah merupakan rumah pihak yang berkaitan dengan perkara. Penyidik juga sebelumnya melakukan penggeledahan di rumah dinas Bupati Klaten.

"Kemudian dua lokasi lainnya merupakan rumah pihak terkait," kata Budi.

Dalam penggeledahan di rumah dinas tersebut, KPK menemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan perkara, termasuk dokumen, barang bukti elektronik, uang, dan perhiasan. Budi belum mengungkapkan jumlah uang maupun nilai perhiasan yang disita.

"Dalam serangkaian kegiatan penggeledahan tersebut beberapa dokumen, sejumlah barang bukti elektronik, dan juga ada temuan uang, perhiasan ya di rumah dinas Bupati," ungkap Budi.

KPK menetapkan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo sebagai tersangka bersama Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, Kepala BPK Jawa Tengah, dan Muhammad Amin Wahyu Utomo, pihak swasta dari PT Madani Winasis Creative. Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh kecukupan alat bukti.

"Setelah ditemukan kecukupan alat bukti pada tahap penyidikan, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka," kata Taufik.

Ketiga tersangka ditahan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK selama 20 hari pertama, terhitung sejak 16 Oktober hingga 4 November 2026. Perkara ini berkaitan dengan dugaan pengaturan hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemkab Klaten tahun anggaran 2025.

Menurut Taufik, BPK Perwakilan Jawa Tengah memeriksa laporan keuangan Pemkab Klaten pada April 2026 dan menemukan kelebihan pembayaran honorarium sekitar Rp 5 miliar. Temuan tersebut mencakup Rp 4,16 miliar untuk honorarium narasumber sosialisasi peraturan yang tidak sesuai dengan jam pelaksanaan serta Rp 1,02 miliar untuk kelebihan honor pelaksana kegiatan.

Taufik menjelaskan, Hamenang bersama Inspektur Daerah Pemkab Klaten Agus Suprapto menemui pejabat BPK Jawa Tengah di Semarang setelah temuan audit tersebut muncul. Pertemuan itu membahas rencana penghapusan dua temuan kelebihan pembayaran honorarium dengan nilai sekitar Rp 5 miliar.

"Dalam pertemuan tersebut, dibahas tentang rencana penghapusan dua temuan terkait kelebihan pembayaran honorarium sebesar sekitar Rp 5 miliar dimaksud," jelas Taufik saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (16/10).

Pada Mei 2026, Hamenang kembali bertemu dengan Ahmad Luthfi H. Rahmatullah di Semarang untuk membahas dugaan penghapusan temuan kelebihan pembayaran honorarium dalam pemeriksaan laporan keuangan Pemkab Klaten.

"Ahmad Luthfi menyampaikan permintaan kepada Hamenang dengan mengatakan, 'tolong dukung kami Rp 600 juta'. Akan tetapi Hamenang tidak menyanggupi dan mengajukan negosiasi hingga terjadi kesepakatan menjadi Rp 400 juta. Dalam pertemuan tersebut, Ahmad Luthfi memberikan kontak dengan kode 'AMIDIS'," kata Taufik.

Setelah kesepakatan tersebut, Hamenang menghubungi sejumlah pejabat Pemkab Klaten, yakni Penjabat Sekretaris Daerah Jaka Purwanto, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Rizqan Iryawan, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah M Himawan Purnomo. Hamenang menyampaikan kode yang diterimanya dan meminta penyiapan uang Rp 400 juta kepada Rizqan.

Rizqan kemudian menyampaikan permintaan tersebut kepada Muhammad Amin Wahyu Utomo. Menurut penjelasan Taufik, penyerahan uang ditunda hingga Juni 2026 setelah terjadi operasi tangkap tangan KPK di Muara Enim terkait dugaan suap audit BPK.

Pada Juni 2026, BPK menyerahkan laporan hasil pemeriksaan kepada Pemkab Klaten dengan menghapus temuan terkait kelebihan pembayaran honorarium narasumber. KPK menduga penghapusan tersebut berkaitan dengan kesepakatan antara Hamenang dan Ahmad Luthfi.

"Di sisi lain, pada Juni 2026, BPK telah menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Pemkab Klaten dengan telah menghapus temuan terkait kelebihan pembayaran honorarium narasumber sebagaimana kesepakatan antara Ahmad Luthfi dan Hamenang," imbuh Taufik.