Pemerintah Kaji Koperasi Merah Putih untuk Bayar Gaji ASN

Perluasan fungsi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk melayani pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) sedang dikaji pemerintah. Usulan yang diajukan Kementerian Koperasi kepada Kementerian Keuangan tersebut belum memperoleh kepastian untuk diterapkan, dilansir dari Nasional.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan bahwa persiapan skema pembayaran melalui koperasi telah berjalan. Namun, rincian pelaksanaan dan kepastian waktu penerapannya belum diumumkan secara lengkap.

Dalam keterangannya di Kantor Kemenko Pangan, Rabu (14/10/2026), Ferry menjelaskan bahwa usulan tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan mulai memasuki tahap kajian.

“Mulai udah apa namanya diajukan ke Kementerian Keuangan, udah akan siap dibayarkan,” kata Ferry.

Rencana tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembayaran gaji ASN yang masih aktif. Kementerian Koperasi sebelumnya juga mendorong keterlibatan koperasi dalam penyaluran pembayaran pensiun bagi ASN atau pegawai negeri sipil (PNS).

Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi menjelaskan bahwa pihaknya masih berupaya membuka peluang bagi koperasi untuk menjadi mitra dalam layanan pembayaran pensiun. Skema yang diusulkan merujuk pada layanan serupa yang selama ini dijalankan oleh PT. Pos dan Bank.

Ahmad menyampaikan, “Saat ini kementerian Koperasi sedang mengusahakan agar koperasi dapat menjadi mitra pembayaran gaji pensiunan (ASN/PNS) seperti halnya yang dilakukan oleh PT. Pos dan Bank”.

Status kebijakan belum diputuskan

Meski pembahasan telah dilakukan, keterlibatan koperasi dalam pembayaran gaji maupun pensiun ASN masih sebatas usulan. Ahmad Zabadi menegaskan bahwa pemerintah belum menetapkan keputusan resmi terkait rencana tersebut.

Karena belum ada keputusan final, pelaksanaan skema pembayaran melalui KDKMP masih menunggu perkembangan pembahasan dengan Kementerian Keuangan. Pemerintah juga belum memaparkan tata cara penyaluran dana melalui koperasi ataupun jadwal penerapannya.

Dengan demikian, rencana tersebut belum dapat dipastikan sebagai jalur pembayaran baru bagi ASN dan pensiunan. Kejelasan mengenai mekanisme operasional serta waktu pelaksanaan masih diperlukan sebelum usulan dapat diterapkan.

Koperasi sebagai alternatif layanan keuangan

Kementerian Koperasi menjelaskan bahwa rencana pelibatan koperasi tidak bertujuan menggantikan fungsi perbankan. Kehadiran koperasi justru diarahkan untuk menambah pilihan masyarakat dalam memperoleh layanan keuangan.

Apabila usulan tersebut disetujui, koperasi berpeluang memperluas perannya dari kegiatan usaha anggota menuju layanan pembayaran bagi ASN dan pensiunan. Namun, kemungkinan tersebut tetap bergantung pada hasil kajian dan keputusan resmi pemerintah.

Hingga tahap pembahasan yang disampaikan Ferry Juliantono dan Ahmad Zabadi, belum ada kepastian bahwa KDKMP akan mulai menyalurkan gaji atau pensiun ASN. Rincian kerja sama, mekanisme pembayaran, serta jadwal penerapan masih belum dijelaskan.